DPR Jangan Berspekulasi Pilkada Serentak

[Desa Merdeka - JAKARTA] Anggota DPR RI Irmadi Lubis mengingatkan agar DPR tidak coba-coba melakukan pemilihan kepala daerah ( Pilkada) serentak hanya karena alasan biayanya lebih kecil.

DPR perlu memikirkan kemampuan Mahkamah Konstitusi ( MK), jika Pilkada serentak dilakukan apakah mampu menanganinya jika terjadi sengeketa secara serentak.

“Kebanyakan hasil Pilkada digugat. Apakah MK mampu menangani secara serentak,” ujar Irmadi Lubis yang dihubungi wartawan, Senin.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR-RI I Priyo Budi Santoso, mengeluarkan wacana pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2015 dan Tahun 2018.

Menurut anggota Komisi VI DPR RIN wacana pelaksanaan Pilkada serentak merupakan hal yang bagus, tetapi pelaksanaannya harus ideal dan situasinya pun ideal sehingga hasilnya juga ideal.

Irmadi pesimis jika Pilkada serentak gelombang pertama dilakukan pada 2015. Karena, MK sebagai satu satunya lembanga hukum yang menangani sengketa Pilkada tidak akan mampu menangani sengketa Pilkada serentak.

“MK akan kesulitan menangani sengketa Pilkada serentak. DPR harus memikirkan penyelesaian sengketa Pilkada jika pelaksanaan Pilkada dilakukan serentak,” ujarnya.

Namun ia khawatir jika sengketa Pilkada nanti ditangani lembaga peradilan diluar MK, karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat. Karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat rendah.

“Jadi jangan hanya memikirkan penghematan biaya sehingga langsung menyetujui dan menentukan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015, sementara masalah sengketa Pilkada serentak itu sendiri tidak dipikirkan,” ujar Irmadi.

DPR saat ini membahas RUU Pilkada dan salah satu poin yang krusial untuk melaksanakan Pilkada serentak. selanjutnya

sumber