Indonesia Tidak Punya Kebijakan Mencegah Ilegal Imigran - Seputar Pilkada
Headlines News :

tabloid pulsa

Tabloid PULSA

Infolinks In Text Ads

Infolinks

INFOLINKS

Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog

Home » » Indonesia Tidak Punya Kebijakan Mencegah Ilegal Imigran

Indonesia Tidak Punya Kebijakan Mencegah Ilegal Imigran

Written By Unknown on Jumat, 12 April 2013 | 06.00



ADELAIDE, KOMPAS.com - Indonesia tidak memiliki kebijakan yang jelas dalam mengatasi imigran gelap. Polisi dan pihak Imigrasi juga tidak memiliki koordinasi dalam masalah ini.

Demikian yang dikatakan Dr Muradi, dosen senior dari Universitas Padjadjaran Bandung, dalam simposium mengenai masalah migran dan diaspora Indonesia di Universitas Flinders, Australia, Jumat (12/4/2013).

Selain Muradi, tampil juga dua peneliti masalah migran dari Universitas Indonesia, Dwi Ardhanariswari Sundrijo, dan Pierre Marthinus. Simposium di Universitas Flinders ini diselenggarakan berkenaan dengan penyelenggaraan Indofest di jantung kota Adelaide, Minggu (14/4/2013). Demikian laporan koresponden Kompas di Australia L Sastra Wijaya.

Menurut Muradi, masalah ilegal imigran di Indonesia juga tidak dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional, dan juga adanya berbagai instansi yang memetik keuntungan dari kedatangan para migran yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Australia.

Ia menyebutkan, ada dua kelompok ilegal migran yang tiba di Indonesia. Mereka yang berusaha menggunakan paspor Indonesia, dengan menikahi wanita Indonesia sebelum ke Australia, dan kelompok kedua mereka yang hanya menjadikan Indonesia sebagai negara transit dalam jangka pendek.

Karena tidak adanya kebijakan mengenai ilegal imigran tersebut, menurut Muradi, berbagai pihak memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan ekonomi mereka.

Muradi menyebut beberapa pihak antara lain camat dan lurah di daerah tertentu, yang memberi dokumen guna mengsahkan keberadaan para ilegal migran di daerah mereka. Ada pula para pejabat korup di , petugas polisi yang membantu imigran ini melanjutkan perjalanan ke Australia, dan juga TNI dengan modus operandi yang sama.

Sementara itu, Pierre Marthinus dari Lembaga Kajian Papua, membahas khusus masalah migrasi internal Papua. Dalam paparannya, Marthinus mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Papua akan menjadi titik kritis karena semakin meningkatnya jumlah penduduk non-Papua di daerah itu.

Pada tahun 2010 jumlah penduduk asli Papua sekitar 48 persen, sedangkan yang bukan Papua sekitar 51 persen. Pada tahun 2020 jumlah itu akan berbeda tajam, karena hanya ada 28 persen penduduk asli Papua, sedangkan 71 persen adalah penduduk yang berasal dari tempat lain. sumber
Share this article :

0 komentar :

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

SPONSOR

networkedblogs

tabloidpulsa

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Seputar Pilkada - All Rights Reserved
Original Design by Creating Website Modified by Adiknya