Korupsi di DPR Didorong Besarnya Ongkos Politik - Seputar Pilkada
Headlines News :

tabloid pulsa

Tabloid PULSA

Infolinks In Text Ads

Infolinks

INFOLINKS

Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog

Home » » Korupsi di DPR Didorong Besarnya Ongkos Politik

Korupsi di DPR Didorong Besarnya Ongkos Politik

Written By Unknown on Senin, 22 April 2013 | 06.21



Koordinator Investigasi, dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra),Uchok Sky Khadafi, mengatakan kehidupan anggota DPR tak seharusnya diliputi kemewahan. 
“Bila merujuk penghasilan diperoleh dari gaji, tak mungkin mereka bisa hidup mewah, dari mal ke mal, kafe ke kafe,” kata Uchok saat dihubungiTempo, Senin, 22 April 2012.

Menurut Uchok, berdasar sumber resmi, gaji seorang anggota biasa DPR sebulannya hanya sekitar Rp16,2 juta.

Sedangkan penerimaan lain-lain seperti tunjangan kehormatan, biaya komunikasi, biaya pengawasan, biaya penyerapan aspirasi, dan tunjangan listrik, serta telepon hanya Rp36,5 juta.

Dengan begitu satu bulannya seorang anggota dewan hanya menerima Rp51,5 juta hingga Rp54,9 juta, tergantung posisi di alat kelengkapan dewan.

Jumlah pemasukan ini, kata Uchok, sangat minim apabila dibandingkan pengeluaran para wakil rakyat tiap bulannya.

Biasanya setiap anggota DPR mengeluarkan biaya rutin berupa sumbangan untuk partai, dan fraksi.

Kadang-kadang ada juga anggota DPR turut menyumbang partainya di setiap daerah pemilihan.

Selain itu, kata Uchok, anggota DPR kudu melayani puluhan proposal kegiatan, yang masuk ke kantornya.

Ada juga sejumlah konstituen meminta bantuan langsung ke ruang kerja para politikus Senayan berupa pendanaan transportasi.

Apabila dijumlah untuk biaya sumbangan-sumbangan ini, bisa lebih dari setengah gaji Dewan, yaitu mencapai Rp30 juta.

“Maka kalau hanya mengharap gaji, jumlahnya tak akan pernah cukup.”

Besarnya pengeluaran politikus Senayan ini, menurut Uchok, membuat mereka tak bisa menabung untuk membiayai kampanye pada masa jabatan berikutnya.

Apalagi berdasar pengakuan sejumlah politikus, mereka membutuhkan minimal Rp500 juta hingga Rp6 miliar untuk bisa kembali melenggang ke Senayan.

Besarnya pengeluaran inilah, menurut Uchok, kerap dijadikan alasan bagi para politikus mendapatkan penghasilan tambahan dari Senayan.

Caranya bisa dengan memanipulasi anggaran, atau program pembangunan direncanakan pemerintah.

“Lantaran, DPR punya kekuasaan, dan kewenangan. Itu mereka gunakan untuk mencari duit.”

Selain itu, Uchok menyatakan besarnya biaya kampanye, dan biaya operasional anggota Dewan mendorong semakin banyaknya pengusaha menjadi politikus Senayan.

Tentu saja, para pengusaha ini mengharapkan akses untuk mengetahui kebijakan akan diambil pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi pengembangan bisnis mereka.
Share this article :

0 komentar :

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

SPONSOR

networkedblogs

tabloidpulsa

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Seputar Pilkada - All Rights Reserved
Original Design by Creating Website Modified by Adiknya