Jelang Pilkada, CSR Bank Jateng Harus Diawasi

JAKARTA - Seiring semakin dekatnya pelaksanaan Pemilukada Jawa Tengah, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jateng perlu diawasi secara ketat. Salah satu yang harus diawasi ketat adalah dana bantuan sosial dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng, 

Koordinator Divisi Monitoring di Komite Penyelidikan, Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN), Eko Haryanto, mengingatkan tentang hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jateng tentang penambahan modal sebesar Rp 1,5 triliun dari Pemprov Jateng yang tak dipublikasikan. Eko menduga hal itu ada kaitannya dengan dana CSR yang akan dikucurkan BPD Jateng. 

"Harus diingat bahwa dana bantuan sosial alias Bansos pun ada di Bank Jateng dalam bentuk dana CSR. Jangan sampai dana itu dimanfaatkan oleh incumben demi pemenangan di Pemilukada," ucap Eko, Jumat (30/4). 

Dipaparkannya, berdasarkan laporan dana tahunan Bank Jateng 2011, terdapat dana keluar sebesar Rp 42,83 miliar. Namun pada 2012, katanya, dana yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp 400 miliar. 

"Itu dana keluar pasti dengan mengacu pada keputusan direksi. Dana yang seperti ini yang bisa dicurigai untuk kepentingan kampanye incumben," ulasnya. 

Terkait keberadaan dana di Bank Jateng, salah satu yang disoroti Eko adalah pergantian Komisaris Utama Bank Jateng yang sebelumnya dipegang Hadi Prabowo. Sebelumnya Hadi adalah Sekdaprov Jateng. Tapi setelah memutuskan maju sebagai calon gubernur, Hadi pun tak lagi duduk di jajaran komisaris Bank Jateng. 

Tapi, Gubernur Jateng Bibit Waluyo yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada Jateng tetap mempertahankan Haryono sebagai Dirut Bank Jateng. "Kalau Hadi kan tak diangkat lagi karena dia sudah tak menjabat sebagai sekda lagi. Yang masalah itu Haryono tetap dipertahankan dan keputusannya tertutup tak dipublikasikan," tegas Eko. 

Karenanya ia curiga dengan ketertutupan dalam kebijakan manajemen Bank Jateng. "Harusnya disebar luas di media massa. Kami menduga kuat bahwa dana CSR itu nantinya yang digunakan untuk kepentingan kampanye," tegasnya lagi sumber