Majukan Pendidikan Harus Sinergis

PENEGASAN Puspayoga untuk menaati undang-undang yang mensyaratkan 20 persen APBD untuk anggaran pendidikan, dinilai sangat pas untuk mencerdaskan anak bangsa. Demikian pula program memperhatikan nasib guru dan siswa di daerah terpencil serta mempertahankan kearifan lokal, juga dianggap pas dalam memajukan dunia pendidikan di Bali.

Tiga program ini disambut positif pelaku dan pengamat pendidikan. Pengamat pendidikan Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum. mengungkapkan, anggaran 20 persen bagi dunia pendidikan merupakan amanat UU Sisdiknas. Namun, Puspayoga akan dinilai memiliki kelebihan jika anggaran 20 persen itu murni untuk pendidikan alias tak termasuk pelatihan dan pendidikan di departemen lain.

Di sinilah, kata Made Suarta yang juga Rektor IKIP PGRI Bali ini, kejelian Puspayoga untuk mempercepat proses mencerdaskan anak bangsa. ''Saya yakin Puspayoga mampu melakukan itu,'' ujarnya.

Anggaran 20 persen untuk pendidikan itu, katanya, juga harus menyentuh kepentingan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Selama ini, katanya, ada kesan Pemprov Bali tak memiliki urusan dengan perkembangan pendidikan tinggi (PT) karena dianggap urusan pusat. Sekalipun ada bantuan, Dr. Made Suarta mengatakan hanya dinikmati oleh PTN. Makanya PTS sering berteriak jangan lagi ada dikotomi PTN dan PTS. ''Ini tantangan Puspayoga. Jangan melanjutkan kesan PTS dianaktirikan lagi,'' ujarnya. 

Soal program memperhatikan nasib guru di daerah terpencil, Made Suarta sangat mendukung sebagai upaya untuk menyetop derasnya perpindahan guru dari desa ke kota. Terobosan luar biasa ini, katanya, sebagai bentuk yadnya Puspayoga untuk memeratakan pendidikan dan kualitas pendidikan. Dengan demikian guru yang pintar tak hanya numpuk di kota juga tersebar di desa.

Perhatian pemerintah tak hanya dalam bentuk kesejahteraan, namun juga penghargaan. Ia juga mendukung upaya menjaga kearifan lokal di antaranya bahasa Bali. Kearifan lokal ini bagian tak terpisahkan dari budaya Bali. Apalagi bahasa dan sastra Bali merupakan gerbang dari budaya daerah dan nasional.

Ketua PGRI Kota Denpasar Drs. I Nyoman Winata, M.Hum. juga mengacungkan jempol dengan program Puspayoga dengan menganggarkan sektor pendidikan 20 persen. Dia juga mengingatkan jangan lagi angka 20 persen itu termasuk anggaran pelatihan di departemen lain, apalagi untuk gaji guru.

Anggaran pendidikan ini murni dipakai untuk membangun dan mengembangkan pendidikan mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi. Ia melihat selama ini guru hanya dituntut bekerja berkualitas dan profesional, namun belum didahului dengan program peningkatan mutu guru lewat pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya. Termasuk bagaimana guru mampu melakukan pembalajaran inovatif. Makanya perhatian pendidikan harus juga melihat kelengkapan fasilitas dan peningkatan SDM yang ia sebut soft dan hard pendidikan.

Nyoman Winata yang juga Kepala SMAN 5 Denpasar ini mendukung upaya Puspayoga membantu guru di daerah terpencil agar tak terlalu tertinggal jauh dengan rekan mereka di kota. Jika guru sudah sejahtera, ia yakin mereka akan bekerja lebih giat lagi. Apalagi tingkat kesulitan guru di daerah terpencil jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Makanya dia mengatakan calon pemimpin Bali jangan sekadar wacana namun harus tegas melakukannya.

Apalagi berbicara soal kearifan lokal, Nyoman Winata mendukung untuk melestarikan dan mempertahankan eksistensi bahasa Bali masuk kurikulum sekolah. Bila perlu porsinya dipadatkan untuk pendidikan karakter bangsa. Makanya dia melihat program Puspayoga ini identik dengan mantan Gubernur I.B. Mantra.

Daerah Terpencil

Hal serupa juga dinyatakan Prof. dr. Sri Darma. Rektor Undiknas University ini mengatakan, pemimpin Bali mendatang wajib menjamin keberlangsungan pendidikan formal generasi muda Bali. Ke depan, generasi muda Bali diarahkan minimal berkualifikasi pendidikan SMA/SMK. Guna merealisasikan hal itu, tentu saja pemimpin Bali wajib memiliki political will yang bulat untuk meniadakan siswa putus sekolah dengan menganggarkan beasiswa secara penuh dan berkelanjutan bagi siswa-siswa dari keluarga miskin. Bahkan, ada baiknya pemerintah daerah juga membangun asrama bagi siswa SMA/SMK yang berasal dari daerah terpencil yang jauh dari akses pelayanan pendidikan. Dengan begitu mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi ke sekolah, sehingga beasiswa miskin yang dikucurkan pemerintah sepenuhnya dipergunakan untuk biaya pendidikan. 

Sementara mereka yang sudah telanjur putus sekolah karena alasan ketiadaan biaya pendidikan, pemimpin Bali wajib menyiapkan dana retripal untuk mengembalikan mereka ke bangku sekolah. ''Pemimpin Bali wajib bisa merealisasikan program-program itu secara nyata alias tidak terus-menerus berkutat dalam tataran wacana semata,'' tegasnya.

Sri Darma juga mengingatkan agar pemimpin Bali memberikan porsi yang lebih besar terhadap kesejahteraan guru yang mengabdi di daerah terpencil. Ditegaskan, bentuk perhatian itu bisa berupa pemberian tunjangan atau insentif bulanan. Dengan dikucurkannya insentif ini, diharapkan para guru yang mengabdi di daerah terpencil makin termotivasi untuk menunaikan tugas-tugasnya dalam mencerdaskan anak bangsa. Yang terpenting lagi, mereka tidak ramai-ramai mengajukan surat pindah seperti yang lazim terjadi selama ini karena merasa tidak betah mengabdi di daerah terpencil. ''Tunjangan ini memang dimaksudkan sebagai dana motivasi sekaligus penghargaan buat para guru yang mau mendedikasikan ilmu dan pengabdiannya di daerah yang berkategori terpencil,'' tegasnya.