Jelang Debat Putaran Ketiga, Jokowi Ditatar Soal Pertahanan dan Politik Luar Negeri

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar debat antar calon presiden tanggal 22 Juni 2014 . Berbagai persiapan pun dilakukan calon presiden dengan nomor urut dua Joko Widodo.

Charles Honoris salah satu tim pemenangan Jokowi-JK menyebutkan, dalam debat yang mengangkat tema politik internasional dan ketahanan nasional tersebut, Jokowi dibantu langsung oleh pakar-pakar yang membidanginya.

"Pak Jokowi akan di-briefing oleh tim debat dan pakar-pakar mengenai pertahanan dan luar negeri yang ada di tim pemenangan kami di dalamnya adanya purnawiran TNI, seperti Agum Gumelar, Luhut Panjaitan, TB Hasanuddin, termasuk Andi Widjajanto," katanya saat diskusi publik, di kantor Jokowi-JK Center, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2014).

Charles mengatakan dalam debat nanti, Gubernur DKI Jakarta non-aktif ini mampu menjawab tantangan Indonesia lima tahun ke depan terkait bidang pertahanan dan politik internasional.

"Persiapannya akan sangat matang karena buat kita masalah pertahanan dan luar negeri adalah masalah yang cukup krusial dalam memimpin Indonesia lima tahun ke depan," jelasnya.

Sementara itu, untuk bidang luar negeri, Charles mengatakan, Jokowi akan mendapat masukan perpolitikan luar negeri, dari Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1999-2001, Alwi Shihab.

"Pak Alwi Shihab masuk dalam tim pemenangan dan aktif sekali dalam memberikan masukan dan pandangan terkait persoalan internasional," jelasnya.

115 Kader Demokrat Dukung Prabowo, Jokowi Tak Masalah

Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo tidak terusik dengan adanya informasi sebanyak 115 kader Partai Demokrat yang menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

"Ya enggak masalah. Saya malah sangat menghargai, saya menghormati. Apapun pilihan siapapun dalam penentuan," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Swisbell Hotel, Cirebon, Jawa Barat (18/6/2014).

Pria yang telah nonaktif dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dukungan elite partai terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu tidak berpengaruh banyak kepada suara grass root (akar rumput) atau masyarakat bawah.

"Yang jelas dukungan elit belum tentu dukungan grass root," tutur mantan Walikota Solo ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, kader dan fungsionaris pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat secara resmi mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Hotel Sultan, Selasa (17/6).

"Kami atas nama pribadi secara bersama-sama menyatakan bahwa kami bersama jejaring kami akan berjuang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa," ucap Ketua Departemen Polkam DPP Partai Demokrat, Letjen (Purn) M yasin, memipin deklarasi.

Awalnya, Partai Demokrat memilih bersikap netral dan tidak memberikan dukungan resmi kepada partai mana pun. "Netral tidak berarti golput. Tapi kami akan memilih pasangan yang visi-misinya sesuai dengan Partai Demokrat," jelas Jemmy.

Visi-misi tersebut dari apa yang digariskan pemerintahan Indonesia saat ini dengan visi-misi Prabowo yakni ekonomi kerakyatan dan keberpihakan pada rakyat kecil. Mereka melihat ada keberlanjutan dengan program saat pemerintah saat ini.

Jusuf Kalla Yakin 'Pihak Lawan' Dalang Tabloid Obor Rakyat

Calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) yakin aktor interlektual di balik pembuatan Tabloid Obor Rakyata dalah, pihak yang kini menjadi lawannya di pemilu presiden. 

Meski begitu, Kalla tak menyebut detil siapa pihak yang dimaksudnya.

JK menjelaskan, pihaknya sangat dirugikan dengan beredarnya tabloid tersebut. Pasalnya, tulisan dalam tabloid itu sepenuhnya adalah fitnah yang mendiskreditkan calon presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentunya dari pihak sebelah yang menjadi lawan kami," kata Kalla seusai berkunjung ke kediaman KH Zubair, pemilik Pondok Pesantren Nurul Kholil, Bangkalan, Madura, Rabu (18/6/2014).

Jusuf Kalla juga yakin, ada pemodal besar yang ikut menyokong dana untuk penerbitan Obor Rakyat. Tudingan itu ia lontarkan berdasarkan sebaran tabloid tersebut sangat masif di banyak titik di Pulau Jawa.

"Pasti ada orang besar dari pihak sebelah yang menjadi sponsor, yang berkepentingan dengan berita itu tentunya," tegasnya..

Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tabloid ini berisi hujatan pada Jokowi-JK, tanpa menyebut narasumber dan penulis berita.

Tim pemenangan Jokowi-Kalla telah melaporkan Pemimpin Redaksi Obor Rakyat, Setyardi Budiono, ke Mabes Polri. Setyardi merupakan asisten staf khusus presiden, Velix Wanggai. (baca: Timses Jokowi-JK Laporkan Pemred dan Redaktur "Obor Rakyat" ke Polisi)

Pihak pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajaya siap mendampingi pihak Obor Rakyat dalam proses hukum.

Jokowi Terbiasa Cium Salam Pakai Dahi

Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo mengungkapkan alasannya cium salam ke calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto saat keduanya bertemu sebelum acara debat capres pada hari Minggu (15/6/2014) dengan dahi.

Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengaku tidak begitu terbiasa melakukan cium salam dengan seseorang menggunakan pipi. Melakukan salam yang akrab dikenal dengan istilah cupika-cupiki ini dengan pipi ia lakukan beberapa kali saja.

"Ya memang sering pakai dahi. Tapi terkadang pakai pipi. Asal tidak cium salam pakai bibir saja," ujar Jokowi dengan sedikit candaan di Swissbell Hotel, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (18/6/2014).

Pria yang telah nonaktif dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta ini tertawa ketika mendengar pertanyaan bahwa pipinya hanya untuk istrinya, Iriana Widodo yang kebetulan duduk di sebelah kanan mobil yang ditumpanginya.

"Ha ha ha enggak juga," kata Jokowi sambil terus tertawa bersama dengan Iriana serta kedua anaknya di dalam mobil.

Seperti diketahui, adegan cium salam Jokowi yang seolah-olah ditolak oleh Prabowo ini beredar di youtube. Video tersebut memperlihatkan gestur tubuh Prabowo yang menolak ketika disapa Jokowi saat di ruang tunggu sebelum acara debat dimulai.

Jokowi menyatakan tak tahu alasan jelas mengapa Prabowo memperlihatkan lagat yang berbeda. Namun, ia mengaku tersinggung karena niat baiknya menyapa sambil bercipika cipiki itu ditanggapi dingin oleh Prabowo.

Dituding Ganjal Prabowo Lewat DKP, Ini Jawaban Wiranto

Sumitro Djojohadikusumo dalam biografinya, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, menuding Wiranto berupaya menyudahi karier militer putranya, Prabowo Subianto. Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk Panglima TNI Jenderal Wiranto memang akhirnya memberhentikan Prabowo dari TNI.

Kini surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira kembali mengemuka ketika Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden 2014-2019. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, dokumen yang kini beredar luas itu semestinya tidak pernah keluar dari brankas Wiranto yang saat itu panglima.

Menurut Wiranto tudingan dari Sumitro itu hanya satu dari banyak tulisan yang memojokkannya. “Dikatakan saya cemburu dan berusaha mengganjal bahkan ingin menghabisi karier Prabowo,” kata Wiranto.

Ia pun menjawab semua tudingan tersebut dalam biografi “Dari Catatan Wiranto; Bersaksi di Tengah Badai”. Dalam buku itu Wiranto memaparkan versinya soal rupa-rupa kejadian yang simpang-siur pada akhir era Orde Baru dan masa-masa awal Orde Reformasi. 

Berikut nukilan biografi itu:

Surat permohonan dari Komandan Jenderal Kopassus itu sampai di meja Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Wiranto. Pengirimnya memaparkan rencana pembuatan skuadron helikopter di Kopassus serta armada kendaraan lapis baja yang akan diisi 72 tank hibah dari Yordania.

Wiranto menolak usulan Mayor Jenderal Prabowo Subianto yang menurutnya tidak rasional itu. Pikir Wiranto, saat itu buat menunjang dana operasional satuan Penerbangan Angkatan Darat saja masih kerepotan, apalagi kalau harus mengurusi tambahan skuadron helikopter.

Akan halnya tank Kopassus, bagi Wiranto itu tak masuk akal karena Angkatan Darat sudah ada divisi kavaleri. “Jika direstui malah Kopassus kehilangan kekhususannya,” ujarnya.

Demi menggugurkan usulan itu, Wiranto menghadap Presiden Suharto untuk minta restu. Suharto adalah mertua dari Prabowo.

Itu bukan pertama kalinya Wiranto harus ke Suharto demi menyetop usulan dari Prabowo. Peristiwa lainnya adalah saat ia meneken hasil sidang Dewan Jabatan dan Karier di Mabes TNI bahwa jabatan Danjen Kopassus akan dioper dari Prabowo kepada Brigadir Jenderal Suwisma.

“Keputusan ini gagal karena Prabowo menghadap Pak Harto,” kata Wiranto. “Masukannya, Suwisma tidak tepat karena beragama berbeda dengan mayoritas prajurit Kopassus dan ini akan mengganggu misi Kopassus.”

Setidaknya, itu penjelasan yang diberikan Suharto soal dicoretnya Suwisma dan diganti Mayor Jenderal Muchdi Purwopranjono. Wiranto protes, tapi Panglima ABRI Jenderal Faesal Tanjung sudah keburu meneken pengangkatan Muchdi.

Kasus-kasus seperti ini makin menguatkan rumor adanya pertikaian antara Wiranto dan Prabowo. Belakangan ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo menuding Wiranto berupaya mengganjal karier Prabowo dan membabat orang-orang dekatnya.

Wiranto membantahnya. “Seorang kepala staf sekalipun tidak bisa seenaknya mengangkat dan memberhentikan seseorang tanpa melewati sidang penentuan jabatan dan kepangkatan yang digelar enam bulan sekali.”

Wiranto menyatakan, keberhasil karier militer sangat bergantung kepada prestasi dan perilakunya. Sistemnya kenaikan pangkat yang baku, kata dia, menutup peluang saling menjatuhkan atau saling mengganjal.

“Dikatakan saya mengganjal karier Prabowo, untuk apa?” kata Wiranto. “Pendapat yang menganggap Prabowo itu rival saya pasti mengada-ada.”

Wiranto mengatakan, angkatannya jauh berada di atas Prabowo. Ia angkatan 1968, sedangkan Prabowo 1974.

Rivalitas, kata dia, terjadi pada orang dengan angkatan, pangkat, dan jabatan yang berdekatan lalu memperebutkan promosi jabatan yang sama. “Saya sudah menyandang pangkat dan jabatan puncak dalam organisasi ABRI, kemudian menganggap bawahan saya menjadi pesaing, lalu bersaing untuk apa lagi?”

Bagi Wiranto, menyetujui promosi Mayjen Prabowo menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat sudah menunjukkkan ia tidak menjegal kariernya. Saat itu belum ada teman seangkatan Prabowo yang berpangkat mayor jenderal. Ia melesat sendiri jadi jenderal bintang tiga karena dengan jabatan barunya itu otomatis akan mendapat promosi menjadi letnan jenderal.

“Apakah langkah ini tindakan yang merasa disaingi atau terancam kedudukannya?” kata Wiranto. “Kalau demikian halnya maka saya barangkali termasuk golongan orang yang sangat bodoh, mempromosikan pesaing saya.”

Wiranto merasa banyak yang menilai dia tak cocok dengan Prabowo karena dia tak pernah berkunjung ke kediaman Prabowo secara khusus. Bahkan banyak perwira yang bahkan lebih tinggi pangkatnya pun bertandang ke sana.

Ketika Prabowo akhirnya diberhentikan dari TNI pada 1998, Wiranto membantah dia yang mengotakinya. Wiranto mengatakan, keputusan pemberhentian dari dinas militer itu dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Perwira yang beranggotakan kepala staf dan letnan jenderal.

Dewan merekomendasikan pemberhentian Letjen Prabowo karena keterlibatannya dalam kasus penculikan para aktivis. “Jadi jelas pemberhentian dari dinas militer itu bukan akibat persaingan atau direkayasa,” ujarnya. “Akan tetapi risiko dari tindakan yang dianggap menyimpang dari hukum dan norma keperwiraan.”

***

Judul:

Dari Catatan Wiranto; Bersaksi di Tengah Badai

Pengarang:

Aidul Fitriciada Azhari dkk.

Penerbit:

Institute for Democracy of Indonesia

Tebal:

l + 350 halaman

Jokowi: Saya Pernah Jadi Pedagang Kaki Lima

Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo mengaku dirinya pernah merasakan sulitnya mencari uang, hingga harus menjadi pedagang kaki lima ketika dirinya remaja.

"Jangan salah dulu juga saya pernah menjadi PKL di Solo tahun 1978," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi kepada ratusan warga di Pasar Baru Cipendeuy, Subang, Jawa Barat, Selasa (17/6/2014).

Menurut Jokowi, para pedagang kaki lima merupakan sumber dari ekonomi kerakyatan yang harus diberikan jalan supaya meningkatkan sektor ekonomi mikro di Indonesia.

"Saya sangat menghargai para pedang pasar para pedangan kaki lima. Ekonomi pedagang kaki lima itu adalah ekonomi kerakyatan," tutur Jokowi.

Atas dasar itu, Jokowi yang telah nonaktif dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengetahui persis seluk-beluk ekonomi mikro, sehingga dirinya memiliki rencana memajukan ekonomi mikro yang ia sebut sebagai ekonomi kerakyatan.

"Makanya saya mengerti betul tentang ekonomi mikro ini. Ekonomi pedangang kaki lima adalah ekonomi kerakyatan kita. Itu yang harus kita beri peluang supaya mereka bisa menjadi besar," kata Jokowi.

KPK Bantah Jokowi Soal Laporan Dugaan Korupsi Bus TransJakarta

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, menyatakan pihaknya belum pernah menerima laporan soal dugaan korupsi pengadaan bus TransJakartadari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tidak pernah," kata Johan Budi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/6/2014).

Sebelumnya Jokowi saat menjabat Gubernur DKI mengungkapkan bahwa dirinya sudah melaporkan dugaan korupsi pengadaan busTransJakarta ke KPK.

"Waktu ada berita mengenai bus transjakarta, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot. Kemudian dokumen-dokumen yang ada langsung kita berikan ke KPK," kata Jokowi Kamis (12/6/2014).

Dikatakan Jokowi, dirinya sebagai Gubernur DKI hanya memberikan persetujuan pada sebuah kebijakan. Sedangkan untuk penggunaan dan alokasi anggaran, sepenuhnya dilakukan oleh pejabat pelaksana. Dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang saat itu dijabat Udar Priston.

"Kalau saya perintahkan untuk membeli sabun yang wangi, tapi yang datang sabun colek yang tidak wangi. Nah, yang tidak benar yang mana? Yang nyuruh atau yang beli itu? Begitu kira-kira gambaran kasarnya," kata mantan Wali Kota Solo tersebut.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan TransJakarta dan BKTB pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013. Dalam proyek senilai Rp 1,5 triliun tersebut, Kejaksaan juga menetapkan pihak lain sebagai tersangka, yakni Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto.

Empat Pasal untuk Pemred dan Redaktur "Obor Rakyat" dari Tim Jokowi

Advokat tim sukses Jokowi-JK, Taufik Basari, mengatakan, Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat, SB, dan redaktur Obor Rakyat, DS, diduga melanggar empat pasal pidana karena memuat unsur penghinaan dan SARA.

"Dari edisi pertama Obor Rakyat, kita sudah bisa menemukan muatan yang dapat memenuhi unsur delik pidana," ujar Taufik di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/6/2014). 

Pertama, sebut Taufik, terlapor diduga melanggar UU KUHP Pasal 310juncto Pasal 311 atas delik penghinaan dan fitnah. Kedua, ada unsur delik penyebaran kebencian atas dasar kelompok dan golongan, termasuk SARA, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 UU KUHP. Ketiga, lanjutnya, terlapor disangkakan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis. 

Taufik mengatakan, terdapat isu SARA yang kental dalam pemberitaanObor Rakyat. "Misalnya de-Islamisasi ala Jokowi, masa Jokowi dibilang ibunya gundik orang China," ujarnya. 

Selain pasal pidana, tim advokat menyangkakan pasal pemilu kepada SB dan DS. Mereka diduga melanggar Pasal 214 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dengan anggapan melakukan kampanye hitam. 

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie mengatakan, setelah ini, pihaknya akan melakukan audiensi dengan Dewan Pers dan Badan Pengawas Pemilu untuk menentukan pasal apa yang akan disangkakan kepada terlapor. Menurut dia, ada tiga pidana yang kemungkinan diterapkan. 

"Bagian dari upaya penyelidikan, menentukan bentuk pidana apa yang bisa disangkakan. Apakah pidana pers atau pidana umum atau bagian dari unsur pidana pemilu," ujar Ronny.

Sebelumnya, Tim Advokasi Tim Pemenangan pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla melaporkan Pemimpin RedaksiObor Rakyat, SB, dan redaktur Obor Rakyat, DS, ke Badan Reserse Kriminal Polri, Senin (16/6/2014).

Advokat Prabowo-Hatta Mengatakan Siap Dampingi "Obor Rakyat"

Kuasa hukum pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Habiburokhman, mengatakan iba pada pemimpin redaksi dan redaktur tabloid Obor Rakyat yang dilaporkan ke polisi. Ia pun bersedia membantu keduanya.

"Obor Rakyat tidak ada apa-apanya, beda dengan fitnah. Kalau ada yang minta ke saya dari teman-teman Obor Rakyat, saya bersedia membantu," ujar Habiburokhman di Jakarta, Selasa (17/6/2014). 

Habiburokhman mengatakan, orang-orang di balik pembuatan Obor Rakyat telah disudutkan oleh kubu pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan pengajuan laporan ke Badan Reserse Kriminal Polri. Tindakan tersebut dianggap berlebihan oleh Habiburokhman. 

"Jangan mentang-mentang mereka dekat dengan polisi jadi lapor ke polisi," ucapnya. 

Sebelumnya, tim advokasi Jokowi-JK melaporkan Pemred Obor Rakyat SB dan redaktur Obor Rakyat, DS, ke Bareskrim Polri pada Senin (16/6/2014) karena dianggap menyebarkan kebencian atas dasar SARA. Mereka juga meminta Polri menelusuri jaringan di balik pembuatan dan penyebaran tabloid tersebut.

KPK Didesak Periksa Hatta Rajasa Terkait Dugaan Adanya Mafia Migas

Puluhan orang yang tergabung dalam Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik mantan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa. Mereka menuding Hatta bersama pebisnis minyak, Muhammad Riza Chalid, telah merugikan negara hingga Rp36 triliun setiap tahun.

Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus (SKK) Migas, Ferdinand Hutahayan, mengatakan Riza Chalid merupakan mafia kakap penguasa migas di Indonesia. Riza melalui Hatta saat menjabat sebagai menteri perekonomian dianggap telah mengendalikan Pertamina Trading Energy Ltd (Petral).

“Tugas utama Petral adalah menjamin suplai kebutuhan minyak Indonesia dengan cara impor. Nilai impor yang sedikitnya Rp300 triliun per tahun sejak lama diatur mafia, yaitu Muhammad Riza Chalid,” ujar Ferdinand saat berorasi di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/6/2014).

Ferdinand mengatakan, Riza telah mengatur agar Indonesia bergantung pada BBM impor sedikitnya 200 juta barel per tahun. Rizal dan kelompoknya dianggap telah menghalangi pembangunan kilang pengolahan BBB di Indonesia. “Akan halnya Hatta Radjasa, 10 tahun ini sebagai kaki tangan Riza,” katanya.

Menurut Ferdinand, tindakan Hatta dan Riza membuat harga BBM menjadi lebih mahal dari seharusnya. “Maka jika KPK berdiam diri atas praktik mafia migas, sama dengan membiarkan rakyat diperbudak,” katanya.

Pada aksi ini, perwakilan massa juga menyerahkan laporannnya ke pihak KPK. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi yang disampaikan pihak KPK terkait pelaporan tersebut.

Gani Nena Wea: Kata-kata Jokowi Beri Harapan Dan Optimisme Bagi Kaum Buruh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menilai, kata-kata calon presiden Joko Widodo dalam acara debat kandidat, Minggu (15/6/2014), memberikan kepastian bagi kaum buruh. 

“Kata-kata Jokowi memberikan harapan dan optimisme untuk kaum buruh dan dunia usaha dengan rencana pemerataan pembangunannya,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa (17/6/2014). 

Andi mengaku, pernyataan Jokowi bahwa dia telah menaikkan 40 persen upah buruh di DKI Jakarta adalah benar. Kebijakan itu sangat diapresiasi positif. Terlebih lagi, Jokowi menolak bernegosiasi dengan kalangan pengusaha untuk menunda kenaikan upah. 

“Dia sangat bagus ketika memaparkan cara pemerataan pembangunan. Dari Indonesia barat hingga timur, buka pelabuhan baru dan lain-lain, sangat berarti bagi buruh,” ujarnya.

Terlebih lagi, hanya Jokowi yang berkomitmen melaksanakan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Kedua program itu pun telah dibuktikan saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Menurut putra mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea tersebut, pemerintah saat ini belum mampu menyediakan kebutuhan kesehatan serta pendidikan kepada rakyat, terutama buruh.

Indra Jaya Piliang Menilai Joko Widodo-Jusuf Kalla Lebih Mampu Atasi Masalah Papua

Pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai lebih mampu mengatasi persoalan konflik di Papua. Kedua karakter pemimpin yang mengedepankan dialog dianggap mendukung terciptanya perdamaian di Papua.

Hal itu dikatakan oleh juru debat tim pemenangan Jokowi-JK, Indra Jaya Piliang, saat diskusi di Jokowi-JK Center, Setiabudi, Jakarta, Selasa (17/6/2014). “Jokowi dari segi karakter dan tidak monolog dalam orasi, apalagi JK,” katanya.

Menurut politikus Partai Golkar itu, persoalan Papua akan menjadi bagian dari jangka panjang Jokowi-JK. Hal itu terlihat ketika Jokowi melakukan kampanye perdana di wilayah tersebut. Situasi ini, kata Indra, juga didukung dengan platform ekonomi yang berwawasan kemaritiman.

Dia mengatakan, ide tentang tol laut yang digagas Jokowi ikut berdampak mendukung kesejahteraan warga Papua. Untuk mendukung situasi kondusif di Papua, pengembangan hubungan Indonesia dengan kawasan Asia Pasifik, seperti Papua Niugini, perlu dilakukan.

Menurut Indra, kawasan tersebut selama ini belum banyak tersentuh, termasuk investasi. “Ini belum banyak disentuh, seperti Papua Niugini. Padahal, ini ikut berpengaruh ke Papua,” katanya.

Sebut Nama Merk Produk Salah Ketua Tim Advokasi Prabowo-Hatta Minta Maaf

Dengan adanya pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan bahwa tim advokasi Prabowo - Hatta telah melaporkan iklan Produk masuk angin yang diindikasi melakukan kampanye terselubung ke Bawaslu,

Group Product Manager Tolak Angin Wiwid Retnowidawati dalam kesempatan klarifikasi pemberitaan dengan Ketua Tim Advokasi Prabowo Hatta Habiburokhman terkait dengan pemberitaan iklan terselubung yang diadukan ke Baswaslu , Selasa malam (17/6/2014) di Hotel mandarain, Jakarta mengatakan bahwa iklan yang dimaksud bukan iklan produk Tolak Angin Sido Muncul.

Menurut Wiwid selama ini iklan Tolak Angin yang di produksi oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan slogan Orang Pintar Minum Tolak Angin terdiri dari berbagai macam versi antara lain versi Asia, Eropa dan Amerika dengan bintang iklan Dahlan iskan serta Nadine Chandrawinata dan versi JKT 48.

Pada kesempatan yang sama Ketua Tim Advokasi Prabowo Hatta Habiburokhman meminta maaf atas kekeliruan penyebutan nama merk produk yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) "Yang benar adalah produk Bintang Toedjoe Masuk Angin yang menggunakan bintang iklan orang mirip JokoWi dengan baju kotak-kotak sehingga dapat di kategorikan sebagai kampanye terselubung. "

Pada pemberitaan sebelumnya dalam http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/17/kubu-prabowo-hatta-iklan-tolak-angin-terselubung-dukung-pasangan-urut-2. Masih ingat dengan pria yang mengaku Jokowi kwalitas dua atau KW ada dalam iklan jamu Tolak Angin Bintang Toedjoe? Iklan ini membuat gerah kubu Prabowo-Hattakarena dianggap berisi kampanye terselubung yang mendukung Jokowi-JK.

Bentuk tayangan iklan produk yang semakin masif menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, Tim Advokasi HukumPrabowo-Hatta mendatangi Badan Pengawas Pemilu. Mereka meminta Bawaslu merespon iklan tersebut karena menguntungkan Jokowi-JK.

Budiman Sudjarmiko: Tak Ada Usulan atau Masukan Prabowo di UU Desa

Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa Budiman Sudjatmiko membantah klaim Prabowo yang mengatakan UU Desa merupakan hasil pemikirannya. Budiman menyatakan, Prabowo tidak pernah memberi masukan mengenai Undang-undang tersebut kepada Pansus RUU Desa.

"Pansus RUU Desa tidak pernah mendengar usulan, masukan ataupun opini dari Prabowo Subianto. Ini perlu saya tegaskan agar tidak terjadi klaim," ujar Budiman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (17/6/2014).

Budiman menuturkan, pembahasan UU Desa No 6 Tahun 2014 di DPR dimulai sejak tahun 2012. Lahirnya UU Desa itu atas dorongan 40.000 kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara pada aksi demonstrasi Februari 2010 di Gedung DPR dan lapangan Monas.

Aksi tersebut, kata Budiman, sebagai tuntutan atas janjinya untuk memperjuangkan UU Desa yang diucapkannya pada kampanye pemilihan legislatif di dapil Jawa Tengah VIII di Cilacap dan Banyumas.

Dalam debat kandidat capres yang dilakukan pada Minggu (15/6/2014) lalu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya telah mencanangkan dana Rp 1 miliar untuk desa bahkan sejak UU Desa terbentuk.

"Jadi, saya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Dewan Penasihat Induk Koperasi Unit Desa, mereka mengatakan sudah tujuh tahun di DPR, dari Apdesi dan Parade Nusantara. Pada 26 Oktober 2013 saya bikin deklarasi itu sehingga memicu fraksi-fraksi di DPR," tutur Prabowo.

Prabowo: Ibu Saya Kristen, Saudara-saudara Saya Katolik

Tudingan sebagian pihak yang menyebut kalau capres Prabowo Subianto menolak pluralisme, beragama Islam fanatik dan sosok yang anti Kristen, akhirnya dibantah habis oleh calon presiden nomor urut 1 ini.

Dalam orasi singkatnya di Lapangan Stadion KONI Sario Manado, Prabowo menegaskan kalau dirinya penganut paham pluralisme dan sangat menghargai perbedaan agama yang ada di negeri ini.

Dia beralasan, di dalam keluarga besar Djoyohadikusumo ada perbedaan agama namun tetap rukun dan kompak. 

"Saya tidak anti Kristen. Ibu saya asli Manado beragama Kristen, saudara-saudara saya beragama Katolik," kata Prabowo di hadapan ribuan warga yang memadati lapangan Stadion Koni Sario Manado itu, Selasa petang (17/6).

Dia pun menegaskan lagi kalau dirinya tidak anti agama lain di luar Islam. "Saya tegaskan saya tidak membeda-bedakan agama," tukasnya.

Prabowo sendiri merupakan putra dari pasangan bengawan ekonomo Sumitro Djoyohadikusumo dan Dora Marie Sigar seorang wanita asli berdarah Minahasa. Ayah Prabowo suku Jawa beragama Islam, sedangkan ibundanya beragama Kristen.

Dalam kesempatan itu, Prabowo berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia, bila kelak terpilih menjadi Presiden ke 7.

"Kita ingin punya Tim nasional Indonesia yang masuk piala dunia. Saya akan buat Indonesia jadi tuan rumah," kata Prabowo.

Dia pun berjanji akan membenahi stadion olahraga di Manado menjadi stadion bertaraf Internasional. "Kita akan bikin stadion di Manado jadi stadion Standar Internasional," pungkasnya.

Prabowo yang tiba di tengah kerumunan massa kampanye sekitar pukul 17.15 WITA hanya berorasi 15 menit. Prabowo pun langsung turun menyapa warga Manado yang sedari siang berkumpul menungu kedatangan mantan Danjen Kopassus itu.

Memang rangkaian kampanye Prabowo, berjalan panjang, dari Makassar, Prabowo pun langsung menuju Makasar. Tiba di Bandara Udara Sam Ratulangi, Manado, langsung meluncur ke arena kampanye di Lapangan Sario.

Dia pun dieluk-elukan ribuan warga Manado, saat turun menjumpai warga yang berada di lapangan itu. Tak hanya itu, ia pun dikejar-kejar ribuan warga hanya untuk sekedar berjabat tangan dan mengabadikan gambar pribadi Prabowo yang tegas dan egaliter itu.

Sebelum kampanye di Manado, Prabowo menemui pendukungnya di Makassar Sulawesi Selatan. Selain kampanye di Lapangan Andi Mattalatta Makassar, Prabowo yang didampingi petinggi parpol koalisi menyempatkan ziarah di makam mantan Menhankam/PANGAB Jenderal TNI (Purn) M Jusuf di Pemakaman Islam Paropo.

Dari lokasi makam, Prabowo langsung menuju RS Yauri Akademis Makassar untuk menengok isteri M Jusuf, Ny Elly Jusuf yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit itu karena usia tua.

M Jusuf sendiri dilahirkan di Kajuara Sulawesi Selatan pada 23 Juni 1928, dan meninggal dalam usia 76 tahun pada 8 September 2004. Dalam karir militernya, nama M Jusuf mencuat saat menerima Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang ditujukan kepada Panglima Kostrad Mayjend TNI Soeharto, menyusul peristiwa G30S/PKI.

Kala itu, Brigjen TNI M Jusuf didampingi Brigjen TNI Basuki Rahmad dan Brigjen TNI Amir Machmud. Penyerahan Supersemar menjadi begitu bersejarah karena menandai "runtuhnya" kekuasaan Presiden Soekarno yang kala itu sudah disahkan sebagai Presiden Seumur Hidup oleh MPRS.

Fachrudin mengatakan sosok M Jusuf adalah sosok legendaris warga Sulsel yang sangat dihormati, bahkan segenap warga prajurit TNI yang masih aktif maupun purnawirawan sangat menghormati sosok M Jusuf yang juga merupakan sesepuh TNI.

"Jadi sudah seharusnya kalau Pak Prabowo nyekar ke makam beliau, karena Prabowo itu adalah anggota keluarga besar TNI," tandas Fachrudin.

Merebak Kabar Kubu Puan tak Total Dukung Jokowi, Mega Diminta Tegas

Pengamat politik yang juga Managing Director Neo Pollster Indonesia, Wawan Fahrudin menyarankan Megawati Soekarnoputri agar mengambil sikap tegas, menyikapi aroma kubu pendukung Puan Maharani yang tidak sepenuh hati menyokong pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Kabar merebak, mereka tidak total mendukung Jokowi lantaran masih kecewa Puan gagal diusung menjadi cawapres. Megawati sebagai figur sentral di PDI-P harus tegas. Jangan sampai kubu Puan, menjadi duri dalam daging yang mengganggu pemenangan Jokowi-JK.

"Sangat disayangkan jika isu kubu Puan setengah hati mendukung benar adanya. Mereka harus ditertibkan agar tak jadi duri dalam daging. Tak ada ada kata lain Mega harus tegas dan membuktikan kembali kenegarawanannya dan saya yakin dia mampu seperti halnya ketika memberi mandat Presiden kepada Jokowi," kata Wawan di Jakarta, Rabu (18/6).

Menurut alumni FISIP Universitas Indonesia tersebut, friksi dan faksi di internal partai adalah hal biasa. Namun ketika dihadapkan dengan sebuah pertarungan besar, maka semua pihak harus legowo untuk menjalankan putusan ketua umum.

Artinya, kata Wawan, bila ada kader PDI-P yang tak patuh, enggan menjalankan serta mengawal mandatnya, Mega harus tegas menindak. Tidak terkecuali kepada putrinya sendiri dan kelompok pendukungnya.

Hal senada dikatakan Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago. Dikatkan, jika isu kubu Puan tak mendukung Jokowi itu benar, maka sama saja mereka merusak soliditas pemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Padahal itu mandat dari Megawati.

Karena itu Mega sebagai Ketua Umum PDI-P, harus bersikap tegas menertibkan kelompok yang potensial jadi duri dalam daging.

"Kalau memang terjadi perpecahan di PDI-P, sehingga internal tak all out memenangkan Jokowi, sangat disayangkan sekali. Karena ini akan mengacaukan soliditas dalam memenangkan Jokowi," katanya.

Pangi mengatakan, sejak awal dirinya memang sudah memrediksi bakal tidak solidnya internal PDI-P dalam mendukung Jokowi. Namun, dia akui tidak menduga jika ketidaksolidan itu dipicu kekecewaan pendukung Puan.

Dikatakan, jika kubu Puan tidak total mendukung Jokowi, itu sama saja terjadi pembangkangan terhadap keputusan ketum PDIP, Megawati.

"Ketika suara PDIP di pileg enggak mencapai 20 persen lebih, pendukung atau kelompok yang pro Puan sudah tak nyaman lagi. Karena santer terdengar, bila PDI-P dapat suara 20 persen lebih, sehingga bisa mencalonkan sendiri, maka mereka akan menyorong Puan sebagai cawapres Jokowi, " katanya.

Lantaran tak mencapai target, Jokowi akhirnya dipasangkan dengan JK dan kelompok pendukung Puan kecewa. " Terjadi power struggle, implikasinya pecahnya kosentrasi untuk all out mendukung Jokowi," kata dia.

SBY Bingung Data Prabowo Saat Debat Capres

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung membantah pernyataan calon presiden Prabowo Subianto terkait adanya kebocoran anggaran keuangan negara mencapai Rp 7.200 triliun. Menurutnya, jumlah itu bahkan lebih besar dari APBN Indonesia.

"Kan kita tahu APBN jumlahnya berapa ya kan. Kalau APBN itu jumlahnya cuma Rp 1.500 sekian triliun, apa benar kebocoran Rp 7.200 triliun? Jadi sebaiknya ditanya saja kepada yang bersangkutan. Dan saya rasa hal seperti itu tidak benar," ujar Chairul di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, (17/6).

Chairul berpendapat itu adalah pernyataan biasa seorang capres pada masa kampanye. Ia menyatakan, jumlah tersebut hanya potensi yang pernah diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Chairul sendiri mengaku tidak tahu adanya dugaan kebocoran anggaran negara seperti yang disampaikan Prabowo tersebut. Pasalnya, kata dia, pengawasan anggaran sudah dilakukan banyak pihak termasuk dari penegak hukum.

"Yang benar sih potensi itu. Apalagi sekarang di posisi yang begini, semua kan sudah jalan. Pengawasan kan sudah luar biasa. Jadi menurut saya mungkin agak terlalu berlebihan," sambungnya.

Selain itu, Chairul menyatakan, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono juga mempertanyakan pernyataan Prabowo di debat capres itu.

"Presiden bertanya angkanya dari mana. Mungkin perlu ditanya ke Pak Hatta," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam debat antarcapres, Prabowo dengan lantang menyebut ada kebocoran anggaran negara hingga Rp 1.000 triliun. Prabowo bahkan mengungkap kebocoran versi KPK mencapai Rp 7.200 triliun. Namun, ini sudah diklarifikasi oleh KPK. Lembaga antikorupsi itu menyebut jumlah itu hanya potensi kebocoran dari kajian KPK.

Asosiasi PKL Kritik Satpol PP Pakai Pistol Listrik, Ahok Mengamuk

Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) DKI Jakarta tidak setuju dengan Satpol PP yang dibekali Ahok dengan sistem pengamanan berupa pistol listrik saat menertibkan PKL di Monas. Apa tanggapan Plt Gubernur bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu?

“Anda (APKLI) boleh kecewa, tapi orang saya diancam pakai celurit dan bacok anda tidak kecewa. Kamu kira Satpol PP itu anjing? Bukan, itu manusia. Apa cuma PKL di bawah anggota anda yang dianggap manusia. Kasih tahu dia Satpol PP saya itu seutuhnya manusia, bukan anjing, yang boleh dicelurit, boleh ditusuk,” kata Ahok kepada pewarta di Balai Kota, Jakpus, Selasa (17/6/2014).

Ahok mengecam aksi penganiyaaan yang dilakukan oleh oknum PKL terhadap petugas Satpol PP. Menurut Ahok, seharusnya asosiasi jangan menutup mata terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota PKL.

“Kalau Anda tidak boleh (mendapat kekerasan), Satpol PP saya juga manusia yang boleh ditimpuk batu sampai robek 6 jahitan. Saya pakai pistol kamu bilang nggak bolehin, tapi kalau petugas saya kok kamu lempar pakai batu, itu yang kamu bilang mau bela. Eh saya kasih tahu kamu ya. Kita ini sesama manusia, satpol PP bukan anjing. Yang terima duit anda itu baru anjing, meskipun kamu nggak gigit mereka,” kata dia dengan suara meninggi.

Ahok lalu melanjutkan, dia memerintahkan anak buahnya pakai pistol listrik terutama ketika akan mengelas pagar-pagar yang dirusak. Pasalnya, dia mendapat informasi Satpol PP dan petugas UP taman Monas yang akan mengelas kembali pagar-pagar itu kerap mendapat ancaman dan tekanan.

Senjata pistol listrik, ucap Ahok, juga lebih baik daripada senjata tajam maupun senapan karet. “Di situ manusiawinya saya, nggak tembak kamu pakai senapan karet. Kalau peluru karet, anda nggak mati, tapi buang karet nempelnya sakit setengah mati tahu nggak? Sementara kita pakai pistol listrik kejut saja, yang paling cuma bikin pingsan doang,” bebernya.

Sebut Kekayaan Negara Bocor, Prabowo Dinilai Lupa Cawapresnya Hatta Rajasa

Calon presiden dengan nomor urut satu Prabowo Subianto berulang kali mengucapkan kekayaan negara Indonesia mengalami banyak kebocoran dalam acara debat antar capres di Hotel Gran Melia, Minggu (15/6/2014) malam kemarin.

Menanggapi hal itu juru kampanye nasional pasangan Jokowi-JK,Budiman Sudjatmiko mengatakan, peryataan Prabowo tidaklah masuk akal. Pasalnya, orang yang bertanggung jawab atas kebocoran itu, kini menjadi calon wakil presidennya di pemilu 2014 ini.

"Untuk beberapa soal kebocoran itu tanggungjawab pemerintahan yang existing gooverment dong, dan ketika bertanya soal anggaran dan ekonomi itu tentu saja Menteri Koordinator Perekonomian tidak bisa cuci tangan," kata Budiman kepada wartawan, di media center Jokowi-JK, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2014).

Menurutnya, saat menjabat sebagai menteri koordinator bidang perekonomian, Hatta Rajasa seharusnya banyak tahu soal kebocoran kekayaan negara yang dikatakan Prabowo mencapai Rp 7.200 triliun per tahun tersebut.

Sehingga, persoalanya tak lagi mengucapkan akan penyelamatan kekayaan dari kebocoran tersebut sebesar Rp 1000 triliun.

"Bukan apa yang akan tapi apa yang sudah kamu atau pasangan kamu lakukan? Itu jadi penting. Kenpa harus menjadi wakil presiden dulu untuk menutup kebocoran, memang jadi menteri berkali-kali tidak cukup, padahal itu jadi tanggung jawabnya," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam acara debat capres putaran kedua yang mengambil tema 'Pembanguan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial', Prabowo Subianto memulai debat dengan menyitir peryataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pada 7 September 2013 bahwa kebocoran dan kehilangan kekayaan negara mencapai Rp 7.200 triliun pertahun.

Menurut Prabowo, dia bersama Hatta Rajasa akan memprioritaskan penyelamatan kekayaan negara sebesar Rp 1000 triliun pertahunnya dengan efisiensi dan mengalihkan untuk ekonomi kerakyatan.

Dirinya juga mengatakan, demi menaikkan pendapatan negara, menurut Prabowo, diperlukan langkah untuk menutup kebocoran kekayaan negara.

"Inilah yang saya bertahun-tahun berjuang bagaimana caranya agar penghasilan Indonesia tidak bocor ke luar negeri," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, selama ini kekayaan Indonesi dikuasi pihak asing sehingga nilai tambah kekayaan negara banyak yang mengalir ke luar negeri.

"Bagaimana kita mau ke DAU dan DAK kalau pas-pasan penghasilan negara, saya anjurkan bagaimana kita bisa mengamankan kekayaan negara baru mengalirkan ke daerah-daerah," lanjutnya.

Ditanya Sengaja Jebak Prabowo dengan Singkatan TPID, Ini Jawaban Jokowi

Calon presiden Joko Widodo tercata beberapa kali bertanya kepada Prabowo Subianto menggunakan singkatan dalam acara debat capres di Hotel Gran Melia Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (15/6/2014) malam.

Kepada awak media usai acara debat berlangsung, Jokowi yang necis mengenakan setelan jas hitam tersebut membantah bahwa singkatan yang ditanyakan merupakan pertanyaan jebakan.

"Kita ini kan mau pegang pemerintahan jadi harus tahu singkatan. Semua permerintah juga tahu TPID itu apa, TPID saya tahu ya udah. Kita itu kan akan memegang pemerintahan. Jadi isatilah2 pemerintahan harus tahu dong. BAU, TPID harus tahu," kata Jokowi yang didampingi cawapresnya Jusuf Kalla.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku tidak bisa membeberkan semua visi-misinya karena waktu yang pendek dalam debat capres.

"Tadi kan waktunya pendek, jadi memang tidak bisa total menyampaikan apa yang kita sampaikan," ujarnya.

Diketahui, Jokowi yang mendapat kesempatan bertanya dalam debat dengan tema 'Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial' tersebut kepada capres Prabowo Subianto tentang bagaimana meningkatkan peran TPID.

Pertanyaan Jokowi ini ternyata sempat membuat bingung Prabowo karena tidak tahu singkatan TPID. Kemudian Prabowo menanyakan kembali apa kepanjangan dari TPID. Lantas Jokowi menjelaskan jika TPID adalah Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah.

Ruhut: Prabowo-Hatta Didukung Caleg Gagal Demokrat

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto danHatta Rajasa bukanlah sikap resmi partai.

Ruhut menilai banyak kader yang mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Hatta merupakan anggota Fraksi Demokrat yang gagal melenggang ke Senayan.

"Itu inisiatif masing-masing kader mengajak temannya. Apalagi mereka-mereka sudah tidak terpilih lagi. Siapa tahu kan mereka terpanggil jadi salah satu menteri, komisaris BUMN (Badan Usaha Milik Negara--Red) atau Duta Besar," kata Ruhut ketika dikonfirmasi, Senin (16/6/2014).

Diketahui, dalam deklarasi yang dipimpin ketua Fraksi DemokratNurhayati Ali Assegaf tersebut, 115 dari 148 anggota mendukung Prabowo-Hatta. Pada periode 2014-2019, anggota fraksi Demokratmenyusut menjadi 61 orang.

Ruhut mengakui sebagian besar caleg DPR incumbent memang tak terpilih lagi.

"Kalau orang Betawi bilang itu 'usahe-usahe'. Dari 148 anggota FPD di DPR, hanya 37 orang yang bisa tinggal (terpilih lagi). Saya menghormati usaha kawan-kawan, siapa tahu mereka jadi menteri, komisaris BUMN, atau Dubes," katanya.

Ruhut mengatakan sikap partai berlambang bintang mercy itu tetap netral pada pemilihan presiden 2014.

Lebih lanjut, Ruhut menegaskan, sikap resmi PD masih netral. Bahkan, sikap ini akan terus dipertahankan hingga Pilpres 2014 berakhir dan dilanjutkan dengan mengambil posisi di luar pemerintahan.

"Kami akan terus netral," ujar Ruhut.

Ruhut kembali menegaskan pilihannya meskipun sempat menjadi tim sukses Anggota Dewan Pembina Demokrat Pramono Edhie Wibowo. Pramono sendiri menyatakan dukungan kepada Prabowo-Hatta.

Anggota Komisi III DPR itu mengaku hanya mengikuti keputusan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menyatakan netral.

"Saya mengikuti ketum Pak SBY, saya netral. Saya bisa sukses begini berkat Tuhan dan SBY. Saya hanya patuh kepada Pak SBY," katanya

Mengapa Prabowo Menolak Cipika-cipiki Jokowi di Belakang Panggung? Ini Ulasan Hamdi Muluk

Pakar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menyoroti adanya perbedaan perilaku Prabowo Subianto saat berada di panggung dan saat berada di ruang privat atau ruang tunggu. 

Sorotan itu terkait dengan beredarnya video di jejaring sosial youtube dimana Prabowo menolak ajakan cipika cipiki dari Joko Widodo di ruang tunggu sebelum debat capres. 

Perilaku tersebut berbeda dengan yang ditunjukkan Prabowo di atas panggung, termasuk panggung debat yang sepertinya ingin menunjukkan ia berperilaku hangat terhadap Jokowi.

"Karakter seseorang yang sebenarnya tidak cukup hanya melihatnya perilakunya di depan publik. Sebab, untuk melihat karakter orang yang sebenarnya memang harus dilihat dari perilaku dia ketika tidak dalam sorotan publik. Di situlah kita bisa melihat watak, sifat dan kebiasaan orang yang sesungguhnya," kata Hamdi, di Jakarta, Selasa (17/6/2014).

"Kalau ada perbedaan tingkah laku di dalam ruang privat dengan dengan di ruang publik berarti orang tersebut sedang melakukan pencitraan, kalau tidak bisa kita bilang munafik ya," ujarnya.

Menurut dia, apa yang diperlihatkan oleh Prabowo Subianto dalam video di youtube yang beredar belakangan ini kelihatan sekali ia menolak tawaran untuk cipika-cipiki ketika berada diruang privat (ruang tunggu). Tapi, kata dia, kontras sekali dengan apa yang ia tampilkan di panggung yang disorot dan disaksikan jutaan pemirsa.

"Di situ ia menjadi hangat sekali. Jadi itu tidak "genuine". Jadi watak yang aslinya bukan yang itu, .. Ya watak aslinya yang menolak cipika cipiki," tambahnya.

Menurut Hamdi, perlu ada studi yang lebih dalam perspektif psikologi kepribadian untuk meihat konsistensi watak ke empat tokoh ini dengan cara yang sistematis, ilmiah supaya diketahui watak asli capres/cawapres yang akan berkompetisi pada 9 Juli nanti.

Dengan begitu, maka publik tidak hanya melihatnya dari apa yang ia tampilkan di atas panggung.

"Sebab, yang tampil diatas panggung itu tidak selalu watak yang sesungguhnya," ungkapnya.

Video Prabowo menolak ajakan cipika-cipiki dari Jokowi muncul Youtube dan sudah ditonton ribuan orang.

Video tersebut beredar luas di Youtube sejak Senin (16/6/2014) kemarin. Dalam video berdurasi sekitar 57 detik ini tampak jelas situasi saat kedua capres baru memasuki ruang persiapan debat capres yang tidak bisa diakses sembarang orang, di Hotel Gran Melia, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Jokowi yang datang duluan langsung menyalami Ketua KPU Husni Kamil Manik dan komisioner lainnya. Tak lama kemudian Prabowo datang, Jokowi pun menyalami Prabowo dan bergestur seperti menawarkan cipika-cipiki dengan mencondongkan tubuhnya, namun Prabowo tidak merespons. Prabowo hanya melayani salaman Jokowi, lalu berpindah menyalami komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jusuf Kalla, dan lainnya.

Situasi ini berbeda saat Prabowo dan Jokowi diundang ke atas panggung debat. Prabowo langsung menyalami Jokowi dan cipika-cipiki. Bahkan saat Prabowo sepakat dengan ide Jokowi tentang ekonomi kreatif, Prabowo datang menyalami Jokowi dan lagi-lagi cipika-cipiki.

Saat Salam dan Cium Pipi Jokowi Ditampik Prabowo

Di atas panggung, di tengah sorot kamera, Prabowo Subianto menunjukkan sikap simpatik dan ksatria. Saat Debat Capres II pada Minggu malam lalu, 15 Juni 2014, merespons pemaparan Jokowi soal pentingnya ekonomi kreatif, Prabowo mengatakan, “Maaf ini para penasehat saya. Meskipun saya dilarang untuk apapun mengatakan setuju ke Pak Jokowi, kalau idenya memang baik, saya tetap menyatakan setuju.”

Prabowo turun dari kursinya dan dengan simpatik menghampiri Jokowi, menyalami dan mencium pipinya. Suporter Prabowo bertepuk tangan meriah.

Tuluskah sikap simpatik Prabowo itu?

Sayang seribu sayang, pemandangan di atas panggung itu berbeda 180 derajat dengan di belakang panggung.

Kini beredar video yang menunjukkan sikap Prabowo yang sebaliknya. Sebelum debat dimulai, saat dia memasuki ruang tunggu, Jokowi menghampiri Prabowo, menyalami dan mencondongkan mukanya untuk mencium pipi Prabowo sebagai tanda penghormatan.

Apa yang terjadi?

Prabowo tak menanggapi penghormatan Jokowi. Dia melengos dan langsung pergi, meninggalkan Jokowi.

Salam 2 Jari Slank Kalahkan Lagu Prabowo Presidenku Karya Ahmad Dhani

Kampanye untuk memenangi Pilpres 2014 tak hanya dilakukan para capres-cawapres, tim sukses maupun relawan. Para musisi pun juga berkampanye mendukung capres-cawapresnya melalui lagu. 

Grup Jogja Hiphop Foundation khusus menciptakan lagu untuk Jokowi-JK. Lagu tersebut berjudul 'Bersatu Padu Coblos No. 2' yang dishare di Youtube sejak 7 Juni 2014. Hingga Selasa (17/6/2014) malam pukul 23.15 WIB, pengunjung video klip lagu tersebut sudah mencapai 117.924 orang. 

Dukungan musisi untuk Jokowi tak hanya dari Jogja Hip Hop yang dinyanyikan oleh Mohamad Marzuki alias Djuki atau lebih dikenal dengan panggilan Kill The DJ. 

Grup Slank bersama belasan artis dan musisi juga khusus menciptakan lagu demi Jokowi-JK. Lagu yang diciptakan Bimbim berjudul 'Salam 2 Jari" mulai dipublish di youtube sejak 11 Juni 2014. Hingga Selasa malam, jumlah visitor video tersebut sudah mencapai 135.780.

Dari kubu Prabowo-Hatta Rajasa juga tak mau kalah. Musisi Ahmad Dhani menciptakan lagu berjudul 'Prabowo Presidenku'. Dhani juga mem-publish lagunya ke youtube sejak 12 Juni 2014. Hingga Selasa malam pada jam yang sama, jumlah pengunjung video Prabowo Presidenku baru mencapai 1.478.

Berikut link tiga lagu tersebut:

Bersatu Padu Coblos No.2 : http://www.youtube.com/watch?v=4k3Qe5elzdk

Salam 2 Jari: http://www.youtube.com/watch?v=N9H8IWxZMu4

Prabowo Presidenku: http://www.youtube.com/watch?v=0m3i9GM1m7c

Ini Alasan Prabowo Beri Dukungan ke Jokowi

Calon presiden (capres) Prabowo Subianto mendukung lawannya capres Joko Widodo (Jokowi) soal industri kreatif dalam debat capres tahap kedua yang digelar di Jakarta, Minggu (15/6/2014).

“Jadi kalau ada gagasan dari mana pun, yang baik, yang penting untuk kebaikan bangsa dan negara kami mendukungnya,” kata Prabowo, yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golongan Karya.

“Yang penting negara kita aman makmur, sejahrera, dan kuat. Kalau ke Jokowi-JK saya menghormati yang penting negara kita aman. Fokus kita terhadap bangsa dan negara,” imbuh Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa itu.

Dia menambahkan, secara keseluruhan debat malam ini berjalan dengan baik. Kata Prabowo, debat dalam rangka kampanye ini berjalan dengan suasana penuh persahabatan.

“Barusan kita lihat kita selesaikan tugas kita dalam rangka kampanye, debat kedua, yang dilaksanakan dalam suansana persahabatan. Kita memamg bersahabat,” tegas Prabowo, yang di tengah debat sempat berpelukan dengan Prabowo.

Sebelumnya di tengah debat, Jokowi bertanya kepada Prabowo tentang pandangannya soal ekonomi kreatif di Tanah Air. Menjawab pertanyaan itu, Prabowo secara terbuka mengatakan sepakat dengan Jokosi dalam memberikan kesempatan berkembang lebih luas untuk ekonomi kreatif di Tanah Air.

HKTI Sebut Prabowo Lakukan Kebohongan Publik

Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) menyatakan capres Prabowo Subianto diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan pembohongan publik karena mengaku-aku sebagai Ketua Umum HKTI Pusat.

Hal itu diungkapkan oleh Sekjen DPN HKTI Benny Pasaribu dalam Rapimnas serta Peringatan HUT HKTI ke-41 yang dilaksanakan di Balai Kartini, Jakarta, Senin (16/6).

"Di HUT ke 41 ini, kami tegaskan kepada Bapak Prabowo Subianto, bahwa tindakan mengaku-aku sebagai ketua umum HKTI adalah tindakan tak patut dan keliru yang bisa menimbulkan keresahan dan ketidaktenangan di kalangan pengurus dan anggota HKTI," tegas Benny.

"Tindakan itu juga patut diduga pelanggaran hukum dan kebohongan publik," tandasnya.

Benny menjelaskan bahwa ketua umum pertama HKTI adalah Martono, lalu digantikan HM Ismail, lalu diikuti Siswono Yudohusodo yang bertugas hingga 2004. Sejak 2004 hingga 2009, Prabowo Subianto memang menjabat sebagai Ketua Umum HKTI. Namun setelah 2009, Oesman Sapta lah yang menjadi Ketua Umum, bukan Prabowo Subianto.

Benny melanjutkan, hanya ada satu organisasi HKTI yang diakui dan disahkan pemerintah berdasarkan SK Kemenkumham dan putusan kasasi MA tahun 2013.

"Yakni HKTI yang ketua umumnya Oesman Sapta dan Sekjen Benny Pasaribu," tegasnya.

Untuk diketahui, di dalam biodata dirinya yang disampaikan ke KPU, Prabowo menyatakan dirinya adalah Ketua Umum HKTI.

Pada kesempatan itu, Benny juga menekankan pihaknya sempat menunda berjalannya Rapimnas, pada Minggu (15/6) malam. Yakni hanya demi mendengar debat capres-cawapres antara Prabowo Subianto vs Joko Widodo yang diselenggarakan KPU.

"Tadi malam penentuannya. Seusai debat, disepakati bersama yang bisa memimpin Indonesia dan yang akan memperhatikan rakyat adalah Jokowi-JK," tegas Benny.

Pada acara itu, hadir sejumlah tokoh seperti mantan Ketua HKTI yang juga Anggota DPR dari Partai Golkar Siswono Yudohusodo. Juga sejumlah purnawirawan TNI/Polri sepertu Dai Bachtiar, Luhut Panjaitan, dan Fachrul Rozi.

Ketua Umum HKTI Oesman Sapta menambahkan, pihaknya menilai dalam dua kali debat yang dilaksanakan KPU, Jokowi memenangkannya secara telak dari Prabowo. Khusus untuk debat terakhir, kepemihakan Jokowi pada orang kecil dan petani juga sangat besar.

"Saya tak menyangka sejak perdebatan pertama sampai kedua dimenangkan oleh Jokowi," kata Oesman.

Oesman Sapta juga menyindir Prabowo Subianto yang dianggapnya sama seperti Pengurus PSSI, di mana pengurusnya lebih terkenal dibanding pemain sepakbola itu sendiri.

"Saya tak pernah dorong pengurus HKTI harus beriklan di koran. HKTI yang harus terkenal petaninya, bukan pengurusnya. Kalau petani makmur, Indonesia makmur," tegas Oesman Sapta.

"Yang secara jujur membela kepentingan hidup petani hanya lah Jokowi. Petani itu tulus, bukan kayak yang di sana (Kubu Prabowo) yang penting hanya fulus. Koruptor-koruptor ada di sana."

Bagi HKTI sendiri, kata Sekjen Benny Pasaribu, Indonesia memiliki kekayaan alam luar biasa. Masalahnya, selama ini masih banyak rakyat yang hidup melarat, miskin, terpinggirkan, yang teronggok di desa dan tak sanggup memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kemiskinan ini karena kebijakan pemerintah tak berpihak. Subsidi pupuk dan benih, permodalan lewat KUR, sarana dan prasarana tak pernah diperhatikan. KUD yang dulu ada, sekarang hampir punah.

"Kebijakan perekonomian SBY yang dikoordinasikan Hatta Radjasa telah mendahulukan impor dengan alasan lebih murah. Ini jelas makin memiskinkan," tegas Sekjen HKTI Benny Pasaribu.

Hatta Radjasa adalah Calon Wapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Hatta: Kebocoran Anggaran yang Disebut Prabowo Belum Terbukti

Pasangan nomor urut satu, calon wakil presiden (cawapres) Hatta Rajasa menegaskan, ungkapan pasangannya, calon presiden (capres) Prabowo Subianto soal adanya kebocoran anggaran hingga Rp1.000 triliun, hanya sebuah sinyalemen dan belum terbukti.

“Itu sinyalmen yang disampaikan (Prabowo), ada potensi,” kata Hatta usai acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Se-Indonesia, di Komplek As-Syfi’iyah Jalan Jatiwairingin, Bekasi, Senin (16/4/2014).

Namun, lanjut Hatta, yang terpenting adalah esensi pernyataan Prabowo. Bahwa, pendapatan negara harus bisa digunakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa.

“Caranya dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru yang tidak hanya pertumbuhannya terkonsentrasi di Jawa, tapi menyebar ke pusat pertumbuhan baru,” tuturnya.

Dalam debat dua kandidat capres, Senin malam (15/6/2014), Prabowo menyampaikan kalau kebocoran anggaran pemerintahan sudah berlangsung menahun dan mencapai Rp7.200 triliun yang kemudian dia revisi menjadi Rp1.000 triliun. Dia mengklaim mengutip data tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Untuk diketahui, APBN tahun 2014 saat ini telah dipatok sekitar Rp1,8 triliun.

Debat capres tahap kedua yang dipandu oleh ekonom Indef Ahmad Erani Yustika itu mengangkat isu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Prabowo-Hatta Buka Rekening Sumbangan, Jadikah PKS Tarik Dukungan?

Langkah tim pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akhirnya membuka rekening untuk menggalang sumbangan masyarakat memunculkan kritik dari berbagai pihak. Sebelumnya, sejumlah anggota tim Prabowo-Hatta sempat mengkritik pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang lebih dulu menggalang sumbangan dari masyarakat. 

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyebut apa yang dilakukan Jokowi-JK dengan menggalang dana dari masyarakat sama dengan mengemis. Bahkan, ia mengatakan, PKS akan menarik dukungan dari Prabowo-Hatta jika "jagoannya" juga melakukan hal yang sama. Lalu, kini apa sikap PKS?

Mahfudz berdalih, maksud pernyataannya itu jika penarikan sumbangan dilakukan di tempat umum. 

"Saya waktu itu ditanya oleh wartawan tentang aksi di jalan-jalan, itu kan tidak boleh karena sesuai dana kampanye harus tercatat dan dilaporkan," kata Mahfudz, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/6/2014) petang. 

Mahfudz mengatakan, pengumpulan sumbangan di tempat umum dan melalui rekening adalah dua hal yang berbeda. 

"Kalau ada pengumpulan sumbangan di jalan-jalan, Rp 1.000 saja sulit dipertangungjawabkan. Bisa disalahgunakan. Bisa saja kan itu tidak tercatat dan tidak dipertanggungjawabkan," ujarnya. 

Sementara itu, kata dia, Prabowo-Hatta menggalang dana menggunakan rekening Bank Mandiri dengan nomor 122-00-666-00-799 atas nama Prabowo-Hatta yang bisa dipertanggungjawabkan. 

"Kalau sampai minta di jalan juga, saya tidak setuju dan saya akan mengusulkan PKS tidak lagi mendukung Prabowo-Hatta. Tapi kalau Prabowo-Hatta buka rekening, Jokowi-JK buka rekening itu bukan masalah, memang peraturannya membolehkan," kata Mahfud.

Bolak-balik Sebut Kebocoran Anggaran, Prabowo Justru "Tampar" Hatta Rajasa

Juru bicara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, menilai, pernyataan yang berulang kali diucapkan calon presiden Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran sebesar Rp 1.000 triliun tak tepat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam debat capres dan cawapres di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Minggu (15/6/2014) malam.

Hasto mengatakan, pernyataan Prabowo itu justru mengkritik wakilnya, Hatta Rajasa, yang terakhir menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Pemaparan visi-misi Prabowo yang mengungkapkan kebocoran anggaran Rp 1.000 triliun merupakan kritik telak terhadap Hatta Rajasa. Prabowo lupa bahwa pasangannya adalah sosok menteri koordinator yang seharusnya telah melakukan kerja nyata untuk melakukan "perang" terhadap para mafia ekonomi, seperti Mr X yang menjadi mafia perminyakan," kata Hasto melalui siaran pers, pascadebat, Minggu malam.

Hasto tak yakin kebocoran anggaran mencapai Rp 1.000 triliun. Ia menilai, apa yang disampaikan Prabowo hanya retorika politik yang tidak tepat sasaran dan balik menyerang pasangannya. 

"Perdebatan capres pada akhirnya tidak berhenti pada retorika, tetapi pada kredibilitas pemimpin untuk menjalankan visi-misinya," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P itu. 

Visi-misi Prabowo dan Hatta, kata Hasto, menjadi bertolak belakang dengan sosok keduanya. Prabowo selalu mendengungkan ekonomi kerakyatan. Sementara itu, Hatta dinilainya cenderung menjalankan ekonomi liberal saat menjabat menteri dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Pekerjaan rumah terbesar Prabowo adalah bagaimana menyatukan gagasan ekonomi kerakyatan dan ekonomi liberal yang menjadi ciri Hatta. Kritik yang disampaikan Prabowo sekaligus 'tamparan' keras bagi SBY yang menurut Prabowo gagal mengatasi kebocoran penerimaan anggaran," kata Hasto.

KPK Bantah Prabowo Sebut Kebocoran Anggaran Rp 7.200 Triliun Berdasar Data KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pernyataan calon presiden Prabowo Subianto menyoal adanya kebocoran anggaran keuangan negara mencapai Rp 7.200 triliun. 

Bantahan KPK ini menanggapi pernyataan Prabowo saat debat antarcapres di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Minggu (16/6/2014) malam. Apalagi saat itu Prabowo mengutip pernyataan Ketua KPK Abraham Samad.

"Memang Pak Ketua pernah menyampaikan mengenai itu. Tapi yang disampaikan itu potensinya. KPK sendiri belum memiliki kajian empiris yang menyebut kebocoran anggaran sampai Rp 7.200 triliun," ujar juru bicara KPK Johan Budi, Senin (16/6/2014).

Dalam debat antarcapres, Prabowo dengan lantang menyebut ada kebocoran anggaran negara hingga Rp 1.000 triliun. Prabowo bahkan mengungkap kebocoran versi KPK mencapai Rp 7.200 triliun.

Menurut Johan, apa yang disampaikan Abraham merupakan analisa atas potensi kerugian negara dari berbagai sektor. Hanya saja, Johan mengaku hal itu perlu dikaji ulang. "Apakah KPK prenah mengerluakan data resmi kajian itu? Sejauh ini belum pernah ada," kata Johan.

Ayo Parpol Pengusung, Jangan Kalah Dari Simpatisan!

Salah satu simpatisan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Barisan Jokowi-JK Untuk RI (BAJURI) Sumatera Selatan berharap, lima partai pengusung pasangan ini dapat gesit memaksimalkan waktu kampanye sebelum Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.

Ardhy meminta pemimpin koalisi yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) beserta empat partai lainnya, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), aktif menyosialisasikan Jokowi-JK.

“Partai pengusung harusnya lebih aktif dan menggebu dibandingkan relawan. Jangan sampai relawan yang berapi api memperjuangkan Capres Jokowi-JK tidak diimbangi partai,” kata Sekretaris Bajuri Palembang, Ardhy Fitriansyah, Jum’at (13/6).

Menurut Ardhy, guna daripada partai koalisi juga harus jelas dengan sebaiknya membagi tugas terhadap pergerakan demi kemenangan dan juga agar tidak berbenturan tim partai satu dengan lainnya.

“Relawan itu rekanan yang harus dirangkul dan diperhatikan. Perannya juga sangat vital,” katanya. 

Untuk diketahui, jumlah simpatisan yang mendukung Jokowi-Jusuf Kalla di Sumsel cukup banyak. Pasangan nomor urut 2 tersebut setidaknya mendapat dukungan dari Pro Jokowi (Projo), Seknas Jokowi-JK, Gotong Royong Sahabat Jokowi-JK, Seknas Tani Jokowi-JK, Bajuri Palembang serta Dulur Sumsel yang terdiri dari belasan simpatisan.

Kemudian ada juga Kornas, Forum Relawan Jokowi (FRJ), Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara-JP), Red Generation, Rejo, Gotong Royong, Red Dem, Sahabat Jokowi dan Laskar Santri Nusantara merupakan bagian dari Dulur Sumsel.

Dibandingkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa jumlahnya cukup banyak lantaran pasangan ini hanya mendapat dukungan dari beberapa simpatisan saja. Di antaranya, Jaringan Mahasiswa Seluruh Indonesia (Jarmasi), Gema Sriwijaya, Pemuda Muhammadiyah dan Poros Indonesia Satu. sumber