PAN Kecam Kader PKS Fahri Hamzah

Pernyataan Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menuai kecaman keras dari Partai Amanat Nasional (PAN). Fahri diminta segera mencabut pernyataan yang dinilai tidak memiliki dasar hukum. 

Wakil Sekjen PAN Azis Subekti mengatakan pernyataan Fahri merupakan bentuk kecemasan PKS yang sedang dilanda berbagai kasus korupsi.

"Sebagai seorang politisi cerdas dan bertanggung jawab, kami sangat menyayangkan sikap saudara Fahri. Tidak semestinya dia berujar demikian," kata Azis di Jakarta, Rabu (26/6).

Sebelumnya, Fahri mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan mengatakan apabila Menteri Pertanian Suswono melakukan korupsi impor daging Sapi, maka Kementerian terkait yakni Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan juga terlibat. 

Menurut Fahri kebijakan impor daging Sapi dikoordinasikan oleh tiga Kementerian. 

Azis mengatakan bahwa partainya belum akan memperkarakan secara hukum pernyataan Fahri Hamzah, Namun alangkah baiknya pernyataan tersebut segera dicabut. 

Menurutnya, publik sudah semakin cerdas dan tidak akan mudah termakan pernyataan yang tidak memiliki dasar. 

"Sebetulnya pernyataan itu tidak patut disampaikan di tengah kasus-kasus yang sedang dihadapi PKS. Pernyataan itu bentuk kecemasan para petinggi PKS yang justru akan semakin merugikan partainya sendiri. Selama ini, PAN tidak pernah mengambil keuntungan dari masalah yang dihadapi partai lain. Jadi tak layak sebagai sahabat dalam membangun bangsa, saudara Fahri menyampaikan pernyataan tak berdasar itu," tuturnya. 

Dia menerangkan Menko Perekonomian yang merupakan kantor tempat Hatta bekerja hanya mengeluarkan kebijakan. 

Fakta hukum yang diperoleh KPK selama ini justru pelaksana impor yang terindikasi korupsi, bukan kebijakannya. 

Lebih jauh, dia mengatakan, PKS bisa saja menunjukkan fakta-fakta bahwa Menteri Suswono tidak melakukan korupsi. 

"Mungkin itu akan lebih bijak daripada menuding pihak lain terlibat. Kalau saat ini PAN berada dalam situasi yang dihadapi PKS, kami akan menghargai proses hukum dan siap bekerjasama untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut," jelas Staf Khusus Menteri PAN & Reformasi Birokrasi ini. sumber