Indikasi Kecurangan, PDIP Minta Kadernya Tenang

Denpasar, GATRAnews - Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengimbau seluruh masyarakat Bali agar tetap tenang dalam menyikapi perhitungan suara hasil Pemilihan Gubernur Bali yang belum final. Ia menegaskan, kewaspadaan dan kondusivitas sangat diperlukan, kendati tim pemenangan PDIP mengalami banyak provokasi di lapangan.

“Di balik provokasi itu saya yakin akan ada niatan mengubah rekapitulasi penghitungan suara,” ujar Hasto, pada konfrerensi pers di Kantor DPD PDIP Bali, di Denpasar, Jumat (17/5). 

Menurutnya, PDIP, sebagai partai pengusung pasangan nomor urut 1 AA Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan juga menilai, dari hasil real count yang dilansir pasangan kompetitornya pasangan nomor urut 2, merupakan bagian dari penciptaan situasi yang tak kondusif atau membuat gelisah masyarakat di Bali.

Pasalnya, hasil keputusan rekapitulasi suara yang real dan berdasar legalitas harusnya dilakukan oleh pihak KPUD Provinsi Bali, bukan dari tim kandidat. Pihak PDIP, ujar Hasto, akan membantah segala hitungan yang dilakukan oleh pihak kandidat lawan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, tim advokasi paket PAS, Arif Wibowo, menjelaskan bahwa kejujuran harus berangsung apa adanya dalam proses penghitungan rekapitulasi.

Kendati demikian, pihak tim pemenangan PAS menghimbau agar tim pemenangan yang ada di setiap wilayah agar mengawal suara dengan tenang. Karenanya, semua pihak agar tidak memberikan kesan represif dalam proses penghitungan suara yang sedang berlangsung saat ini.

Menanggapi kecurangan dan represifitas, Arteri Dahlan sebagai Ketua tim advokasi pasangan PAS berjanji akan menggelar temuan kecurangan yang terjadi di setiap desa.

“Kami melihat, terjadi mobilisasi keamanan yang berlebihan di desa-desa daerah basis pendukung pasangan PAS. Mereka ada di daerah Jembrana, Buleleng, Gianyar dan Tabanan,” kata pria yang akrab dengan nama Teri ini.

Selebihnya, jelas Teri, pada proses pemungutan suara beberapa hari yang lalu, pihaknya memiliki bukti dari praktik kampanye hitam yang terstruktur. Dan juga ada intimidasi kepada ribuan orang yang tidak mempergunakan hak pilihnya, juga melakukan mobilisasi penggiringan massa ke TPS.

Pembagian beras dan uang senilai Rp 20 ribu dan Rp 30 ribu, juga terjadi di beberapa wilayah. Semua praktik kecurangan, kata Teri, berlangsung massif.

“Yang jelas, semua kecurangan akan kami beber dengan berbagai bukti kami yang ada. Tunggu saja nanti. Dan yang jelas, suara kami lebih unggul,” imbuh Teri.