Merasa Diperlakukan Tak Adil, Megawati Kritik Panwaslu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bali yang bersikap tidak adil dengan melarang kader partai menjadi juru kampanye Cagub/Cawagub Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan.

"Panwaslu semestinya netral sebagai pengawas dalam Pilkada Bali. Tapi kami merasa tidak mendapatkan keadilan dalam menyelenggarakan kampanye terbuka Cagub/Cawagub Puspayoga-Sukrawan (PAS)," katanya saat menghadiri kampanye terbuka paket PAS di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, Kamis.

Di hadapan ribuan warga Pengastulan, ia mengatakan kalau panwaslu bersikap adil sebagai pengawas, semestinya sebelum penyelenggaraan kampanye Pilkada Bali sudah memberikan pedoman kepada kedua tim pemenangan kampanye cagub dan cawagub.

"Namun setelah kampanye kami merasa dirugikan terhadap sikap panwaslu. Coba lihat cagub/cawagub nomor urut 1, tidak dipermasalahkan pejabat publik untuk memberikan kampanye. Tapi yang terjadi sekarang, bupatinya yang kader PDIP sudah mengajukan cuti untuk berkampenye tidak diizinkan. Ini yang saya sesalkan," ucapnya.

Mantan Presiden RI ke-5 itu mengharapkan panwaslu netral dan tidak ada pilih kasih dalam menjalankan aturan tersebut.

"Beberapa juru kampanye nasional yang notabene pejabat publik, antara lain menteri dan anggota DPR RI serta bupati diizinkan hadir menjadi jurkam. Apa ini tidak pelanggaran dalam aturan kampanye," katanya.

Ia mengharapkan masyarakat Pulau Dewata pada pilkada mendatang untuk mendukung paket PAS dan mencoblos nomor urut 1.

"Saya harapkan masyarakat Kabupaten Buleleng untuk berpikir cerdas dan memilih pemimpin yang berpihak kepada masyarakat kecil. Karena tingkat kemiskinan terletak pada masyarakat bawah," katanya.