Puspayoga Wujudkan Pemerintahan Bersih

KOMITMEN kuat calon Gubernur Bali A.A. Ngurah Puspayoga dalam rangka mewujudkan clean government and good governance mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Sebelumnya Puspayoga dengan tegas menyebut, ''Clean government and good governance harus diwujudkan dan jangan sampai ada banyak temuan BPK. Apalagi atas berbagai proyek pengadaan barang dan jasa yang kemahalan.''

Adalah akademisi yang juga pengamat ekonomi perbankan, Wiraguna Bagoes Oka, menilai calon pemimpin Bali seperti Puspayoga sudah menunjukkan komitmen yang kuat dan tekad atau niat kuat serta bulat untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat Bali dan mewujudkan clean government and good governance. Puspayoga juga dinilai berkomitmen teguh mewujudkan pembangunan Bali ke depan berbasis kearifan lokal atau local wisdom di masing-masing kabupaten/kota.

''Kesungguhan figur pemimpin ini perlu diikuti para pemikir/ahli yang berkomitmen ikut mewujudkan clean government and good governance dalam pembangunan Bali. Pemimpin Bali harus menyeleksi masukan itu, yang positif harus digunakan dan dilaksanakan, sehingga terwujud Bali yang ajeg dan tetap berpegang pada local wisdom yang digandrungi dunia internasional,'' katanya, Rabu (1/5) kemarin di Denpasar.

Wiraguna mengatakan, pelaksanaan clean government and good governance selama ini masih sebatas wacana dan komitmen dari pemimpin Bali, karenanya ke depan perlu perubahan demi terwujudnya komitmen itu. ''Dalam praktik ke depan, clean government and good governance perlu ditingkatkan, diawasi dan dievaluasi, sehingga mampu menyejahterakan masyarakat. Selama ini pemimpin yang muncul karena aspek kekuasaan dan bersifat pragmatis, sehingga clean government and good governance bias dan tidak berjalan optimal,'' ujarnya.

Untuk mewujudkan clean government and good governance, lanjut Wiraguna, tidak bisa lepas dari sistem politik, partai dan pemerintahan yang masih berbasis pada kepentingan partai dan ke depan paradigma itu harus diubah. Pemimpin Bali harus transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen. Pemimpin Bali tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dan usaha keluarganya. 

''Kepentingan individu harus ditanggalkan, kalau pemimpin yang memikirkan diri sendiri atau keluarganya, itu bukan pemimpin Bali yang kita harapkan. Pemimpin Bali harus bersih dan memihak kepentingan rakyat,'' tegasnya lantas menambahkan, pemimpin harus berpikir, berkata, dan bertindak dengan jernih dan benar berbasis konsep Wanaprasta demi mayarakat Bali.

Hal senada disampaikan akademisi Universitas Udayana (Unud) Prof. Dr. I Made Kembar Sri Budhi, M.P. ''Komitmen dan teladan dari seorang pemimpin Bali memang sangat penting untuk mewujudkan clean government and good governance, sehingga anak buah akan selalu mengikuti dan melaksanakan komitmen pimpinan,'' katanya.

Lebih lanjut Sri Budhi mengatakan, semua instansi pemerintahan harus mengarah pada upaya mewujudkan clean government and good governance. Berbagai upaya pembenahan harus dilakukan. Pertama, bagaimana mencipatakan SDM yang berkualitas dan bersih dalam perencanaan dan pelaksaanan program dan posting anggaran. ''Sekarang problemnya apakah SDM yang ada apakah sudah betul-betul memahami dasar pengetahuan untuk menciptakan clean government and good governance. SDM harus disiapkan betul-betul agar mengerti penganggaran dan pembiayaan supaya tidak ada penyimpangan,'' ujarnya.

Kedua, ia sepakat dengan Puspayoga bahwa pengawasan harus dimulai dari perencanaan suatu program, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi kemahalan. Sebelum program dieksekusi atau dijalankan harus ada perencanaan matang dan ini harus betul-betul diawasi. Para perencana harus mengetahui dan mengidentifikasi apa yang direncanakan. ''Pengawasan dan monitoring harus intensif agar bisa diantisipasi jika ada yang menyimpang. Selama ini monev tidak intensif dan tidak jalan karena itu kesalahan sudah besar baru ketahuan dan itu bisa menjadi temuan BPK,'' ucapnya.

Sri Budhi menambahkan, terwujudnya clean government and good governance juga sangat berkontribusi pada terwujudnya ajeg Bali sebagaimana dicita-citakan masyarakat Bali dan pemimpin Bali ke depan. Kalau berbicara ajeg Bali, imbuhnya, nilai-nilai yang diwariskan leluhur harus bisa dipertahankan, pengaruh buruk harus dihindarkan. Namun untuk mencapai itu perlu biaya, misalnya dalam mempertahankan arsitektur Bali dalam bangunan. ''Penggunaan anggaran agar efektif digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan dipakai mewujudkan ajeg Bali. Jangan sampai anggaran tidak digunakan dengan benar dan tidak untuk ajeg Bali. Apalagi nanti kalau anggaran dikorupsi, itu bisa merongrong ajeg Bali,'' pungkasnya.

Bali Jagadhita

Di sisi lain akademisi Unud Drs. Nyoman Suarsana, M.Si. mengemukakan, menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan komitmen yang adiluhung, sasarannya adalah terwujudnya Bali jagadhita. ''Hal itu hanya dapat dicapai melalui pemimpin yang berpedoman pada dharma sebagai kunci utama seperti jujur, objektif, adil, dan terbuka kepada segenap lapisan masyarakat dalam setiap program kerja dan realisasinya,'' katanya.

Dengan demikian, imbuhnya, akan tercermin suatu bentuk pemerintahan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan secara berkesinambungan. Di samping itu, lanjutnya, konsisten atas keputusan bersama agar tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri. ''Pemimpin pintar penting, namun yang lebih penting lagi adalah kemampuan mengimplementasikan hal-hal normatif dalam setiap langkah kepemimpinan. Sehingga kepemimpinan menjadi terarah dan ajeg Bali akan terwujud sebagai tujuan kita semua,'' ujarnya. 

Ia berharap pemimpin melibatkan semua komponen masyarakat dalam menjalankan pemerintahan berdasar atas dharma demi ajeg Bali atau Bali Jagadhita. 

Sementara itu, tokoh masyarakat Ubud Made Sudiana, S.H. berharap dalam rangka mewujudkan clean government and good governance, pemimpin Bali benar-benar dapat melakukan kebijakan yang berasal dari ide, pikiran yang tulus, bersih dan transparan. ''Jangan sampai apa yang direncanakan atau yang diprogramkan bagus demi masyarakat atau daerahnya malah menjadi masalah karena ulah akibat kepentingannya pribadi pengambil kebijakan sendiri,'' ujarnya. 

Pemimpin yang berani komitmen mewujudkan clean government and good governance harus menempatkan kejujuran di atas segala-galanya demi kejayaaan daerahnya dan rakyatnya. ''Saya berharap calon pemimpin Bali benar-benar melakukan yang terbaik untuk Bali. Ini adalah saat yang sangat tepat untuk calon pemimpin memperlihatkan apa yang diprogramkan benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat berharap agar pemimpim sejati, apa yang direncanakan atau diwacanakan berlandaskan kejujuran, keterbukaan dan kerja keras demi kesejahteraan orang banyak dan belandaskan dharma,'' pungkasnya.