Program PAS Wujudkan Pemerintahan Bersih

- Jangan ada proyek kemahalan.

- Sisa anggaran harus digunakan untuk rakyat.

- Pengawasan proyek harus dimulai dari perencanaan.

- Program kepegawaian harus sesuai dengan aturan.

Ciptakan Pemerintahan yang Bersih

PROYEK kemahalan di Pemprov Bali dalam tiga tahun berturut-turut (2010, 2011, 2012) menjadi temuan BPK. Ke depan proyek kemahalan tak boleh terjadi. Karena hal tersebut kontraproduktif dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa.

Calon Gubernur Bali A.A. Ngurah Puspayoga dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mewujudkan clean and good governance (pemerintahan yang bersih dan baik). ''Terciptanya clean governance tidak bisa lepas dari good governance. Clean and good governance harus diwujudkan dan jangan sampai ada banyak temuan BPK, apalagi atas berbagai proyek pengadaan barang dan jasa yang kemahalan,'' kata Puspayoga, Selasa (30/4) kemarin.

Clean governance, kata Puspayoga, adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi. Untuk mewujudkan clean governance, tidak boleh lagi ada proyek kemahalan. Untuk itu, Puspayoga berkomitmen jangan sampai ada proyek kemahalan dan LKPD (Laporan Keungan Pemerintah Daerah) Bali agar mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Untuk itu, pengawasan terhadap proyek di Bali harus dilakukan secara ketat. Pengawasan program harus dimulai dari perencanaan, bukan setelah selesai proyek baru diawasi. Hal itu guna mencegah adanya berbagai proyek pengadaan barang/jasa yang kemahalan di Pemprov Bali sebagaimana yang terjadi saat ini, setiap tahun menjadi temuan BPK. ''Ke depan tidak boleh lagi ada program pengadaan barang/jasa yang kemahalan dan menjadi temuan BPK,'' katanya.

Puspayoga menegaskan, ia mendukung upaya penegakan transparansi dan pencegahan korupsi. Komitmen itu sudah ia tunjukkan dan laksanakan sejak menjabat Wali Kota Denpasar. Bahkan, Puspayoga saat menjabat Wali Kota Denpasar merupakan kepala daerah pertama yang mengundang KPK ke Bali untuk membuat MoU pencegahan dan penanganan korupsi dan sekarang apa yang telah ia rintis dilanjutkan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra.

Sementara good governance, kata Puspayoga, adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Pengimplementasian good governance misalnya dalam urusan anggaran. Menurut Puspayoga, pengelolaan anggaran harus berbasis kinerja. Kalau sudah berbasis kinerja, dana Pemprov Bali tidak boleh ditabung/didepositokan di bank, melainkan harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan, ataupun memperbaiki sekolah rusak. Malah, sambung Puspayoga, kalau ada sisa anggaran lebih dalam APBD Induk, dana itu harus dipergunakan dalam APBD Perubahan. Prinsip anggaran berbasis kinerja itu adalah keseimbangan antara revenue (pendapatan) dan expenditure (pengeluaran),'' ujarnya.

Dalam bidang kepegawaian, lanjut Puspayoga, pelaksanaan program kepegawaian harus sesuai dengan aturan kepegawaian yang sudah ada. ''Pegawai/pejabat yang pantas naik pangkat ya... naik pangkat, jangan dihambat-hambat atau dipersulit. Pegawai yang pantas menjabat ya... diberikan, jangan yang tidak pantas malah menjabat,'' pungkasnya.

Pemimpin Jujur

Pemerintah yang bersih juga menjadi harapan tokoh Tabanan. Komang Gde Sanjaya, Selasa kemarin, menyatakan pemerintahan yang baik dan bersih di Bali menjadi impian semua masyarakat. Menurutnya, Bali membutuhkan pemimpin yang satya wacana alias jujur. Dengan sikap ini, Bali yang mungil akan terjaga adat-istiadat serta lingkungannya. Terpenting lagi, Bali wajib dibangun bersama kabupaten/kota, sehingga pemerataan pembangunan bisa terwujud.

Ia yang juga Wabup Tabanan menegaskan, pemimpin Bali ke depan wajib jujur, sederhana dan merakyat. Lalu, tidak eksklusif. 

Hal serupa juga dilontarkan tokoh asal Pupuan, Gede Purnawan. Ketua Komisi IV DPRD Tabanan ini mengkritisi minimnya sikap satya wacana dari pemimpin. Dia mencontohkan, para calon pemimpin yang hanya rajin turun ke bawah ketika masa pilgub. ''Jika tidak ada gawe pilgub, susah sekali turun ke bawah, walaupun diundang,'' kritiknya.

Menurut Purnawan, sosok pemimpin Bali yang ideal adalah satya wacana. Artinya, mampu melaksanakan apa yang sudah dijanjikan.