Tidak Jelas Arah, Sisdiknas Picu Berbagai Masalah

INILAH, Bandung - Arah Sistem Pendidikan Nasional tidak jelas. Dampaknya, banyak pejabat yang korup. Sedangkan pelajarnya terlibat aksi anarkistis atau bahkan pidana.

Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda menilai sistem pendidikan nasional masih belum jelas arahnya. Dampaknya, banyak muncul masalah baik yang melibatkan pendidik atau pun peserta didik di Indonesia.

"Dampak dari tidak jelasnya sistem pendidikan nasional itu memunculkan aksi anarkis di kalangan pelajar, atau bahkan anak SD yang terlibat aksi pidana. Yang lebih parah, di tingkat elite banyak pejabat yang masih korup," kata Ayi kepada wartawan dalam diskusi umum memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Kamis (2/5).

Ayi menyebut negara Indonesia dengan negara Kleptoris. Pasalnya, negara tersebut diisi oleh para pencuri. Ayi pun mengaku heran mengapa sistem pendidikan nasional melahirkan orang-orang seperti itu. "Sebab, dunia pendidikan seharusnya bisa menyelesaikan masalah kebangsaan kita," ujar Ayi.

Lebih lanjut Ayi menjelaskan, saat ini di Kota Bandung saja pendidikan masih hanya bisa diakses oleh orang-orang berada. Karena itu, guna mengatasinya Pemkot Bandung terus berupaya menambah Ruang Kelas Baru (RKB) setiap tahunnya.

Kendati begitu, Ayi mengaku, hal itu belum bisa memenuhi warga miskin yang ingin sekolah. Karena itu, unit cost yang tersedia harus dimanfaatkan untuk warga tidak mampu," kata dia.

Sementara itu, Sekjen FGII Iwan Hermawan yang turut menjadi pembicara dalam diskusi itu mengungkapkan berdasarkan aspirasi dari masyarakat Kota Bandung pihaknya mencatat ada 20 masalah pendidikan yang harus diselesaikan. Di antaranya, soal kerusakan infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah yang tidak memuaskan, mahalnya biaya sekolah.

Selain itu, kata Iwan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan selain orang tua masih perlu ditingkatkan. Sedangkan masalah yang tidak kalah krusial dewasa ini adalah belum meningkatnya kesejahteraan guru honorer, belum terlaksana pemerataan penempatan guru, perlunya peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan (Kepsek, Pengawas, Tata Laksana), dan belum meratanya kesempatan sekolah bagi masyarakat.