Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru utang jatuh tempo Indonesia. Januari hingga September 2014, utang yang jatuh tempo mencapai USD 25,7 miliar atau setara dengan Rp 294 triliun.
Dengan kata lain, Indonesia harus membayar utang sebesar Rp 294 triliun tahun depan. Dari total utang tersebut, utang pokok mencapai USD 21,1 miliar. Sedangkan beban bunga yang harus dibayar adalah USD 4,6 miliar.
Jumlah tersebut memang bukan utang pemerintah saja. Tapi ada juga utang swasta, bahkan porsinya lebih besar dari utang pemerintah.
Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu dihadapkan pada persoalan utang. gencarnya pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan dukungan anggaran negara yang memadai. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika melihat, pengelolaan anggaran negara yang tidak berimbang membuat beban utang dan alokasi anggaran untuk membayar utang semakin besar.
Hampir setiap tahun Indonesia menarik utang baru sekitar Rp 150-200 triliun untuk menutupi defisit anggaran. Nilai utang baru setiap tahun, hampir sama dengan besaran pembayaran utang pemerintah. "Jadi semacam gali lubang tutup lubang karena defisit kita setiap tahun di kisaran Rp 150 triliun," jelasnya.
1. Utang pemerintah dan BI USD 10 miliar
Dari utang jatuh tempo Januari hingga September 2014 yang mencapai USD 25,7 miliar atau setara dengan Rp 294 triliun, utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 10 miliar. Utang ini terdiri dari beban utang pokok mencapai USD 6,4 miliar dan beban bunga utang USD 3,6 miliar.
Dari data Indef, setiap tahun pemerintah harus merogoh sekitar Rp 120 triliun uang negara untuk menyicil utang.
2. Utang swasta didominasi nonbank
Nilai utang luar negeri swasta jauh lebih besar dari utang pemerintah dan BI. Utang luar negeri swasta yang jatuh tempo tahun depan mencapai USD 15,6 miliar.
Total utang yang harus dibayar ini terdiri dari beban pokok sebesar USD 14,6 miliar dan beban bunga utang mencapai USD 0,9 miliar. Utang luar negeri swasta didominasi oleh swasta non-bank mencapai USD 12,5 miliar, sedangkan utang swasta bukan lembaga keuangan mencapai USD 10,3 miliar.
3. Utang tidak membengkak
Deputi Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, mengatakan, meskipun nilai tukar rupiah cenderung melemah, bank sentral tidak khawatir pembayaran utang luar negeri jatuh tempo akan membengkak. Meski utang jatuh tempo cukup besar, Mirza tidak khawatir karena telah menyiapkan strategi jitu.
BI menilai manajemen Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia saat ini semakin baik ketimbang pada era sebelum krisis melanda tahun 1997-1998 lalu. Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI, Dody Budi Waluyo, mengatakan, pencatatan ULN sebelum tahun 1998 hanya meliputi utang perbankan yang diterima BI berupa laporan keuangan perbankan.
"Pada saat itu kewajiban pelaporan lalu lintas devisa belum ada, sehingga bisa saja pada saat itu statistiknya ULN kita rendah artinya kita anggap aman. Amannya karena memang kita belum meng-cover semua utang luar negeri, yang diambil hanya dari bank saja, yang kita terima karena pelaporan mereka, dari laporan bulanan bank," jelas Dody di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (24/9).
4. Jadi dagangan politik
Direktur Strategis dan Portfolio Utang DJPU Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan, melihat persoalan utang akan bakal menjadi bahan sekaligus senjata partai politik (parpol) guna memenangkan pemilihan umum (pemilu) 2014.
"Parpol biasanya ambil isu utang untuk jadi barang dagangannya. Ini yang bikin kerepotan. Iya biasanya kan jelek-jelekin utang mulu," ungkap Schneider di Hotel ShangriLa, Jakarta, Senin (25/11).
5. WNI ikut bayar utang negara
Setiap tahun pemerintah harus mengalokasikan anggaran negara, yang salah satunya diambil dari pungutan pajak masyarakat, untuk membayar utang pemerintah. Tahun depan, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,9 triliun untuk menyicil utang. "Pembiayaan luar negeri (neto) negatif Rp 20,9 triliun," kata Menteri Keuangan, Chatib Basri , di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (28/10).
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, melihat, pengelolaan anggaran negara yang tidak berimbang membuat beban utang dan alokasi anggaran untuk membayar utang semakin besar.
Dari data yang dimilikinya, setiap tahun pemerintah harus merogoh sekitar Rp 120 triliun uang negara untuk menyicil utang. Jika dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 240 juta jiwa, maka setiap WNI ikut membayar utang pemerintah sekitar Rp 500.000 per tahun.
Dengan kata lain, Indonesia harus membayar utang sebesar Rp 294 triliun tahun depan. Dari total utang tersebut, utang pokok mencapai USD 21,1 miliar. Sedangkan beban bunga yang harus dibayar adalah USD 4,6 miliar.
Jumlah tersebut memang bukan utang pemerintah saja. Tapi ada juga utang swasta, bahkan porsinya lebih besar dari utang pemerintah.
Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu dihadapkan pada persoalan utang. gencarnya pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan dukungan anggaran negara yang memadai. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika melihat, pengelolaan anggaran negara yang tidak berimbang membuat beban utang dan alokasi anggaran untuk membayar utang semakin besar.
Hampir setiap tahun Indonesia menarik utang baru sekitar Rp 150-200 triliun untuk menutupi defisit anggaran. Nilai utang baru setiap tahun, hampir sama dengan besaran pembayaran utang pemerintah. "Jadi semacam gali lubang tutup lubang karena defisit kita setiap tahun di kisaran Rp 150 triliun," jelasnya.
1. Utang pemerintah dan BI USD 10 miliar
Dari utang jatuh tempo Januari hingga September 2014 yang mencapai USD 25,7 miliar atau setara dengan Rp 294 triliun, utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 10 miliar. Utang ini terdiri dari beban utang pokok mencapai USD 6,4 miliar dan beban bunga utang USD 3,6 miliar.
Dari data Indef, setiap tahun pemerintah harus merogoh sekitar Rp 120 triliun uang negara untuk menyicil utang.
2. Utang swasta didominasi nonbank
Nilai utang luar negeri swasta jauh lebih besar dari utang pemerintah dan BI. Utang luar negeri swasta yang jatuh tempo tahun depan mencapai USD 15,6 miliar.
Total utang yang harus dibayar ini terdiri dari beban pokok sebesar USD 14,6 miliar dan beban bunga utang mencapai USD 0,9 miliar. Utang luar negeri swasta didominasi oleh swasta non-bank mencapai USD 12,5 miliar, sedangkan utang swasta bukan lembaga keuangan mencapai USD 10,3 miliar.
3. Utang tidak membengkak
Deputi Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, mengatakan, meskipun nilai tukar rupiah cenderung melemah, bank sentral tidak khawatir pembayaran utang luar negeri jatuh tempo akan membengkak. Meski utang jatuh tempo cukup besar, Mirza tidak khawatir karena telah menyiapkan strategi jitu.
BI menilai manajemen Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia saat ini semakin baik ketimbang pada era sebelum krisis melanda tahun 1997-1998 lalu. Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI, Dody Budi Waluyo, mengatakan, pencatatan ULN sebelum tahun 1998 hanya meliputi utang perbankan yang diterima BI berupa laporan keuangan perbankan.
"Pada saat itu kewajiban pelaporan lalu lintas devisa belum ada, sehingga bisa saja pada saat itu statistiknya ULN kita rendah artinya kita anggap aman. Amannya karena memang kita belum meng-cover semua utang luar negeri, yang diambil hanya dari bank saja, yang kita terima karena pelaporan mereka, dari laporan bulanan bank," jelas Dody di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (24/9).
4. Jadi dagangan politik
Direktur Strategis dan Portfolio Utang DJPU Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan, melihat persoalan utang akan bakal menjadi bahan sekaligus senjata partai politik (parpol) guna memenangkan pemilihan umum (pemilu) 2014.
"Parpol biasanya ambil isu utang untuk jadi barang dagangannya. Ini yang bikin kerepotan. Iya biasanya kan jelek-jelekin utang mulu," ungkap Schneider di Hotel ShangriLa, Jakarta, Senin (25/11).
5. WNI ikut bayar utang negara
Setiap tahun pemerintah harus mengalokasikan anggaran negara, yang salah satunya diambil dari pungutan pajak masyarakat, untuk membayar utang pemerintah. Tahun depan, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,9 triliun untuk menyicil utang. "Pembiayaan luar negeri (neto) negatif Rp 20,9 triliun," kata Menteri Keuangan, Chatib Basri , di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (28/10).
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, melihat, pengelolaan anggaran negara yang tidak berimbang membuat beban utang dan alokasi anggaran untuk membayar utang semakin besar.
Dari data yang dimilikinya, setiap tahun pemerintah harus merogoh sekitar Rp 120 triliun uang negara untuk menyicil utang. Jika dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 240 juta jiwa, maka setiap WNI ikut membayar utang pemerintah sekitar Rp 500.000 per tahun.
LIVECASINO338 HOT GAMES :
BalasHapus? Baccarat ? Roulette ? Sic bo ? Dragon Tiger ? Slot Game ?
Contact Us :
BBM : 2AD88032
WA : +855965922558
YM : cs_livecasino338