Ketua KPK Abraham Samad menegaskan jumlah personel bukan kendala bisa menyebabkan kinerja KPK tidak maksimal. Dengan jumlah penyidik yang sedikit, Abraham tetap optimis dapat memberantas korupsi.
Menurutnya, minim personel tak akan membuat KPK kehilangan taji. Dengan kondisi tersebut, lanjut Abraham, KPK harus melakukan pemberantasan korupsi dengan efektif dan efisien. Selama ini setiap harinya KPK menerima 30-40 laporan. Dari jumlah itu hanya 10 persen bisa ditindak lanjuti.
"Dengan 60-70 penyidik tidak mungkin. Suka tidak suka metode skala prioritas, kadang ini yang diartikan masyarakat tebang pilih," kata Abraham di Rich Hotel, Yogyakarta, Jumat (29/11).
Karena itu KPK memprioritaskan pemberantasan korupsi skala besar. Indikator korupsi besar yaitu pelaku penyelenggara negara, pembuat kebijakan negara atau aparat penegak hukum dan kerugian negara cukup signifikan.
Kekurangan personil ini, menurut Samad, membuat KPK harus mencari strategi khusus untuk mengurangi korupsi. "Jika dulu hanya dilakukan penindakan, kini kita juga mengupayakan pencegahan, supaya jangan sampai korupsi terus-terus berulang," ujarnya.
Pencegahan dilakukan pada individu dan sistem. Sebagai contoh korupsi di Kementerian Agama selalu terjadi setiap tahun. Setelah dilakukan penindakan, kejadian serupa juga terjadi lagi.
"Tanpa tahu kenapa korupsi itu terjadi kita tidak akan pernah bisa melakukan penghentian terhadap korupsi karena itu harus dilakukan perbaikan sistem supaya tidak ada kesempatan korupsi," tutur Samad.
Selain memasifkan fokus pada korupsi besar dan pencegahan, KPK juga melakukan pemetaan pemberantasan korupsi dalam beberapa sektor. Menurut Samad, sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan sasaran prioritas bagi pemberantasan korupsi.
"Sektor tertentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi prioritas untuk segera dieksekusi," ujarnya.
Sektor yang menjadi prioritas merupakan sektor ketahanan pangan dan ketahan energi. "Jika sektor yang penting ini jadi lahan korupsi, habislah kita," tegas Samad.
Menurutnya, minim personel tak akan membuat KPK kehilangan taji. Dengan kondisi tersebut, lanjut Abraham, KPK harus melakukan pemberantasan korupsi dengan efektif dan efisien. Selama ini setiap harinya KPK menerima 30-40 laporan. Dari jumlah itu hanya 10 persen bisa ditindak lanjuti.
"Dengan 60-70 penyidik tidak mungkin. Suka tidak suka metode skala prioritas, kadang ini yang diartikan masyarakat tebang pilih," kata Abraham di Rich Hotel, Yogyakarta, Jumat (29/11).
Karena itu KPK memprioritaskan pemberantasan korupsi skala besar. Indikator korupsi besar yaitu pelaku penyelenggara negara, pembuat kebijakan negara atau aparat penegak hukum dan kerugian negara cukup signifikan.
Kekurangan personil ini, menurut Samad, membuat KPK harus mencari strategi khusus untuk mengurangi korupsi. "Jika dulu hanya dilakukan penindakan, kini kita juga mengupayakan pencegahan, supaya jangan sampai korupsi terus-terus berulang," ujarnya.
Pencegahan dilakukan pada individu dan sistem. Sebagai contoh korupsi di Kementerian Agama selalu terjadi setiap tahun. Setelah dilakukan penindakan, kejadian serupa juga terjadi lagi.
"Tanpa tahu kenapa korupsi itu terjadi kita tidak akan pernah bisa melakukan penghentian terhadap korupsi karena itu harus dilakukan perbaikan sistem supaya tidak ada kesempatan korupsi," tutur Samad.
Selain memasifkan fokus pada korupsi besar dan pencegahan, KPK juga melakukan pemetaan pemberantasan korupsi dalam beberapa sektor. Menurut Samad, sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan sasaran prioritas bagi pemberantasan korupsi.
"Sektor tertentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi prioritas untuk segera dieksekusi," ujarnya.
Sektor yang menjadi prioritas merupakan sektor ketahanan pangan dan ketahan energi. "Jika sektor yang penting ini jadi lahan korupsi, habislah kita," tegas Samad.
0 komentar :
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !