Presiden Terpilih Harus Mau Berdialog dengan Orang Asli Papua

Agenda utama yang harus dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) yang akan terpilih melalui Pemilu 2014, adalah harus mau berdialog dengan rakyat asli Papua untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan konflik sosial di daerah itu.

Sebab, selama 51 tahun integrasi Papua ke RI tanggal 1 Mei 1963 dan 14 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otus) Papua, penduduk asli semakin termarginalkan, tersisih dari tanahnya sendiri.

Hal itu ditegaskan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Th Wolas Krenak kepada SP, Kamis (5/6) di Manokwari, Papua Barat.Menurutnya, dialog dalam kerangka keutuhan NKRI itu, harus menghasilkan kesepakatan tertulis yang ditaati dan dilaksanakan. Sejumlah masalah yang didialogkan antara lain, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pelurusan sejarah integrasi Papua ke NKRI, kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang memarginalkan orang asli Papua, ledakan imigran yang semakin tinggi di Papua, dan hak-hak dasar di bidang politik yang semakin menyisihkan orang asli Papua.

Ditegaskan, Presiden terpilih harus memberikan tempat yang layak bagi rakyat asli Papua sebagai warga negara Indonesia sejati. "Harus menghapuskan stigma politik dan pembunuh karakter orang asli Papua selama 51 tahun dengan perlakukan yang tak adil melanggar Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan UU HAM secara universal dalam segala bidang kehidupan bernegara di dalam NKRI", tandasnya.