Kaukus Papua Berkesimpulan Jokowi-JK Akan Bangun RI Secara Utuh

Sudah dua kali Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Tanah Papua. Pertama datang sebagai juru kampanye nasional PDI Perjuangan pada pemilu legislatif 9 April 2014 lalu dan kedua, datang dalam rangka kampanye capres 9 Juli 2014 yang akan datang. 

Ketua Kaukus Papua di Parlemen RI, Paskalis Kossay mengatakan kehadiran Jokowi di Tanah Papua dalam posisi sebagai calon presiden memberikan sinyal postif bagi seluruh rakyat Indonesia akan kadar nasionalismenya dalam mengawal dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. 

"Di mata Jokowi, Papua begitu penting dalam Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-JK memiliki niat baik dan komitmen nasionalismenya dalam mengawal dan mempertahankan keutuhan wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke. Hal ini juga ditunjukkan oleh pasangan Jokowi-JK dalam mengawali kampanye dari ujung timur Papua dan ujung barat Banda Aceh yang merupakan bagian yang tak terpisahkan wilayah NKRI," kata Paskalis kepada redaksi (Selasa, 9/6). 

Menurut anggota Komisi 2 DPR RI ini, makna lain dari kehadiran Jokowi menunjukkan bahwa dalam kepemimpinannya nanti Jokowi-JK ingin membangun Indonesia secara utuh tanpa membedakan standar kawasanisasi timur, barat dan tengah. Sebaliknya, pasangan ini memandang secara komprehensif suatu kebijakan nasional untuk Indonesia yang adil dan makmur dalam mencapai kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Paskalis menyebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 ini ingin menunjukkan kepemimpinan nasional yang lebih bersifat responsif dalam menyelesaikan berbagai masalah krusial baik di Papua dan Aceh secara tuntas dan bermartabat. 

"Langkah strategis yang diambil oleh pasangan nomor urut dua cukup elegan dan fenomenal. Kehadiran Jokowi di Papua dan JK di Banda Aceh merupakan komitmen moral serta komitmen politik yang mendasar. Pasangan ini ingin merajut nilai-nilai kesatuan dan persatuan yang selama ini tercabik-cabik oleh perbedaan pandangan dan kepentingan lokal," katanya. 

Pengalaman selama ini, lanjut Paskalis, pemimpin nasional sangat jarang menemui rakyat untuk mendengar aspirasi. Hal ini berdampak pada kebijakan yang diambil dimana selalu bertentangan dengan aspirasi rakyat. Artinya, kebijakan yang diambil tidak langsung menyentuh apa yang menjadi kebutuhan rakyat akibatnya masalah-masalah mendasar dan krusial yang dihadapi selalu terus muncul dan berkembang dalam kehidupan rakyat. 

Paskalis memaparkan selama ini sudah banyak dikeluarkan berbagai kebijakan baru yang intinya memperkuat efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, antara lain, Inpres Nomor 5 Tahun 2007 dan Peppres Nomor 65 dan 66 Tahun 2011. Selain itu, kata dia, instruksi tidak langsung Presiden tentang upaya pendekatan pembangunan antara lain, pendekatan membangun Papua dengan hati, membangun Papua dengan komunikasi konstruktif dan bermartabat yang dilontarkan dalam berbagai forum namun dalam tataran implementasi di lapangan jauh berbeda. 

"Kita semua harus tahu bahwa perspektif politik membangun Papua sesungguhnya sudah diwadahi dalam kebijakan negara melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Hanya karena kelalaian penyelenggara Negara dimana tidak konsisten melaksanakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, maka sudah 12 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, rakyat Papua tetap tertinggal dalam kondisi keprihatinan yang mendalam terlilit dengan kemiskinan kebodohan dan marginalisasi," papar Paskalis. 

Menurut Alumnus Lemhanas RI KRA 39 Tahun 2006 ini, komitmen politik Jokowi sebagai calon presiden yang memulai kampanye dari Tanah Papua menjadi penting dilihat karena dapat mereduksi pola-pola kekerasan yang dialami rakyat Papua dengan mengedepankan pola-pola pendekatan manusiawi untuk membangun Papua dengan hati yang lebih mensejahterakan rakyatnya.

Paskalis menambahkan, dengan kedatangan Jokowi ke Tanah Papua, rakyat Papua menaruh harapan begitu besar bahwa sosok Jokowi akan mampu mensejahterakan rakyat Papua. 

"Tidak ada cara lain untuk mensejahterakan rakyat Papua kecuali konsisten melaksanakan amanat otonomi khusus Papua," demikian Paskalis.