Dana CSR Bank Jateng Jangan untuk Kepentingan Pilkada - Seputar Pilkada
Headlines News :

tabloid pulsa

Tabloid PULSA

Infolinks In Text Ads

Infolinks

INFOLINKS

Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog

Home » » Dana CSR Bank Jateng Jangan untuk Kepentingan Pilkada

Dana CSR Bank Jateng Jangan untuk Kepentingan Pilkada

Written By Unknown on Selasa, 30 April 2013 | 20.44

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Divisi Monitoring di Komite Penyelidikan, Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN), Eko Haryanto mengatakan bahwa rumor terkait Bank Jateng makin mengental.

Utamanya dengan keputusan RUPS Bank Jateng yang masih ditutup-tutupi terkait penambahan modal Rp 1,5 triliun oleh Pemprov Jateng, serta restukturisasi pimpinan bank itu.

"Kita jangan lupa, dana bantuan sosial alias bansos pun ada di Bank Jateng dalam bentuk dana CSR bank itu. Patut diduga kuat bahwa Incumbent akan mengeluarkan banyak dana CSR untuk kepentingan pencalonannya," kata Eko saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Komisaris Utama Bank itu diganti dari sebelumnya dijabat oleh Sekda Jateng Hadi Prabowo, yang merupakan salah satu cagub di pilkada provinsi itu. Namun yang aneh justru dipertahankannya Haryono sebagai Direktur Utama Bank Jateng oleh pemegang saham utama, yakni Pemprov Jateng yang dipimpin cagub incumbent Bibit Waluyo.

"Tentu untuk mengamankan, dia harus ada orang di dalam untuk mengamankan. Lalu kenapa Haryono diangkat lagi jadi pejabat bank? Jelas kami duga itu untuk mengamankan dana CSR itu." katanya.

Mengapa dana CSR? Dia menjelaskan bahwa laporan dana tahunan Bank Jateng 2011 menunjukkan adanya dana keluar sebesar Rp 42,83 miliar pada 2011. Di 2012, dana yang dikeluarkan adalah sekitar Rp 400 miliar.

"Itu dana keluar dengan mengacu pada keputusan direksi. Dana yang seperti ini yang bisa dicurigai untuk kepentingan kampanye incumbent," jelas Eko.

KP2KKN juga mengkritik Gubernur Incumbent Bibit Waluyo yang hingga sekarang tak mengajukan cuti dari jabatannya. Dengan demikian, patut diduga yang bersangkutan tetap menggunakan dana APBD untuk aktivitasnya sehari-hari.

"Tidak seperti Jokowi yang cuti saat jadi cagub DKI Jakarta. Mereka me-ngoyoh-oyoh Hadi agar cuti. Padahal dia (Bibit) sendiri tak cuti. Kenapa dia tak adil?" tegas Eko.

Secara terpisah, Roy Salam dari Indonesian Budget Center (IBC) mengatakan bahwa dari pengalaman pilkada di provinsi lain, adalah awam bila cara kandidat memperoleh pendanaan kampanye di pilkada berasal dari tiga sumber. Sumber-sumber itu intinya bersifat legal secara administratif namun melanggar etika politik.

"Karena dia memboncengi kekuasaan demi menggolkan kepentingan dirinya. Praktik seperti itu sudah menjadi modus di setiap pilkada," kata Roy.

Sumber keuangan yang dia maksud adalah sumber keuangan dari APBD, dari aset daerah seperti gedung atau sumber daya alam, dan ketiga berasal BUMD seperti Bank.
Share this article :

0 komentar :

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

SPONSOR

networkedblogs

tabloidpulsa

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Seputar Pilkada - All Rights Reserved
Original Design by Creating Website Modified by Adiknya