INILAH, Bandung – Pengamat politik Asep Warlan Yusuf melontarkan kritik pedas terhadap fenomena para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju menjadi calon legislatif (caleg).
"Menjadi calon eksekutif sekaligus legislatif, jelas itu rakus kekuasaan," ujar Pengamat Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) itu, kepada wartawan melalui ponsel, akhir pekan lalu.
Dia menjelaskan aksi mencalonkan double itu bisa muncul dari keinginan individu politikus tersebut. Akan tetapi, aksi itu juga bisa juga desakan dari partai. Menurut dia, sikap rakus menunjukkan ketidak adilan berpolitik. Sebab, tidak memberi kesempatan kepada kader lain yang berpotensi sama.
"Ke depan harus ada aturan yang melarang nyalon dua jabatan sekaligus supaya fokus terhadap satu jabatan," bebernya.
Secara terpisah, Ketua DPD Demokrat Jabar Iwan Sulanjana mengaku sedang fokus mengarahkan kadernya menjadi politisi profesional. Kader yang menjabat legislatif seperti DPRD provinsi ataupun Kab/Kota, diminta fokus dan tetap pada karier legislatif.
Namun jika kader tersebut tergolong pengurus partai, maka diperbolehkan maju dalam pencalonan kepala daerah. Iwan mencontohkan, seorang Ketua DPC Demokrat diperbolehkan maju dalam pemilihan bupati/wali kota, sedangkan Ketua DPD boleh membidik jabatan Gubernur.
Begitupun pada jenjang Ketua DPP, boleh mencalonkan diri menjadi Presiden. Menurutnya, sistem jenjang karier politis yang terfokus itu, telah diterapkan di negara-negara luar penganut demokrasi. Karena itu, sistem serupa diharapkan bisa diterapkan di Indonesia.
"Kalau di Indonesia sih masih sulit karena masih ngacak seperti sekarang," bebernya.
Demi memberikan contoh kepada kader di bawahnya, Iwan sengaja tak mencalonkan diri menjadi legislatif. Kini, dia memilih fokus membesarkan partai. "Sekarang sih kerja di partai saja, nanti kalau ada peluang, baru saya maju," pungkasnya.
0 komentar :
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !