TRIBUNNEWS.COM, SUBULUSSALAM - Kegiatan Pemilihan kepala daerah (pilkada) wali kota dan wakil wali kota Subulussalam tidak dapat dilaksanakan dua putaran jika dana yang tersedia hanya Rp 6 miliar. Pasalnya, dana sebesar itu hanya mampu membiayai kegiatan pilkada putaran pertama. Sedangkan untuk putaran kedua membutuhkan anggaran sekurangnya Rp 2,9 miliar.
Pernyataan itu disampaikan Irwanto Harahap, SH Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam yang membidangi logistik dan keuangan kepada Serambi (Tribunnews.com Network), Senin (29/4/2013).
Menurut Irwanto, sejatinya untuk pelaksanaan Pilkada Subulussalamhingga putaran kedua membutuhkan dana setidaknya Rp 8,9 miliar. Irwanto pun mengaku belum dapat menebak-nebak apakah pilkada Subulussalam berpotensi terjadi dua putaran.
Sebab sejauh ini proses pendaftaran calon juga belum dilaksanakan. Kendati demikian, jika ternyata Pilkada Subulussalam diikuti kandidat antara lima pasang atau lebih, maka besar kemungkinan pilkada di sana berlangsung dua putaran. Sehingga, lanjut Irwanto, dana pilkada untuk putaran kedua harus tersedia.
Irwanto pun mengakui, KIP Subulussalam tidak dapat menjamin pilkada terlaksana tahun 2013 jika dana yang tersedia hanya Rp 6 miliar. Menyangkut dana sebesar Rp 2,9 miliar yang disebut-sebut untuk putaran kedua, Irwanto menegaskan sebagai anggota KIP Subulussalam dirinya tidak berani menggunakan uang terkait. Sebab dia sendiri mendapat informasi dari anggota dewan kalau dana tersebut belum pernah dibahas di badan anggaran (banggar).
"Kalau memang dana itu belum dibahas, otomatis kita tidak berani untuk menggunakannya," ujar Irwanto.
0 komentar :
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !