Kemajuan Maluku Ditentukan Kualitas Kepala Daerah - Seputar Pilkada
Headlines News :

tabloid pulsa

Tabloid PULSA

Infolinks In Text Ads

Infolinks

INFOLINKS

Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog

Home » » Kemajuan Maluku Ditentukan Kualitas Kepala Daerah

Kemajuan Maluku Ditentukan Kualitas Kepala Daerah

Written By Unknown on Senin, 29 April 2013 | 02.44



Sejak diimplementasikan otonomi daerah, telah membawa perubahan yang cukup besar bagi suatu daerah. Salah satu perspektif populer melihat kemajuan Maluku kedepan hendaknya bagaimana kualitas kepemimpinan kepala daerah untuk meng­gerakan kinerja pemerintah yang berimplikasi bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal ini ditegaskan Komisaris PT Semen Tonasa Indonesia, Wahab Talaohu dalam dialog ke­bangsaan bertajuk perspektif generasi muda melihat Maluku yang digelar Persekutuan Maha­siswa Islam Indonesia (PMII) Maluku, di Aula Politeknik Negeri Ambon, Sabtu (27/4).

“Yang menarik dari otonomi daerah juga menhasilkan sebagian terpilihnya pemimpin-pemimpin kepala daerah berkualitas yang memiliki integritas dan amanah,” tandas Talaohu.

Dikatakan, kebijakan otonomi daerah sesuai dengan amanant UUD 1945 adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat maupun daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan.

Provinsi Maluku dikenal sebagai kawasan seribu pulau yang memiliki keanekaragaman sosial budaya dan keyaaan alam yang sangat berlimpah. Apalagi Maluku memiliki potensi yang sangat tinggi pada komuditas perikanan laut dan pernah ditetapkan sebagai lumbung ikan nasional, namun menurut Talaohu, daerah ini adalah salah satu provinsi yang kurang berkembang secara ekonomi di Indonesia.

Jika dilihat dari data pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2012 sekitar 5,15-5,70 persen, Sedangkan angka kemiskinan 25,15 persen dan pengangguran 7,15-6,45, sehingga di era otonomi daerah saat ini, setiap pemerintah daerah harus berusaha mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

“Seorang kepala daerah sebagai pemimpin yang mempunyai kewajiban pokok atas hak dan kewenangannya untuk membuat perencanaan, memikirkan, membuat kebijakan-kebijakan atau merealisasikan kebijakan makro yang dibuat oleh DPRD menjadi kebijakan mikro yang akan diimplementasikan para perangkat daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Maluku dengan menerapkan strategi inovasi,” tukas Talaohu.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membawa kemajuan di Maluku Talaohu memberikan rekomendasi kepada Pemprov Maluku yakni satu, melakukanreformasi birokrasi dan kelola dengan penerapan good govermance harus menjadi prioritas utama di Maluku, karena tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan langsung dengan pemberian kualitas pelayanan publik dan melakukan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah.

Dua, manajemen keuangan yang profesional sehingga tidak menciptakan celah penyimpangan dan inefisiensi sumber daya keuangan serta kemampuan pemerintah melakukan investasi ke kegiatan-kegiatan produktif untuk memperluar lapangan kerja baru.

Ketiga, melakukan penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Keempat prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan publik harus diperkuat yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan memciptakan kesempatan kerja baru.

Sementara itu, Akademisi Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura, Muspida mengungkapkan, ada tiga isu sentral di daerah ini yakni Maluku keempat terkorup, nomor tiga termiskin dan nomor dua kinerja terjelek di Indonesia.

Sehingga tantangan ke depan adalah siapapun yang menjadi pemimpin, tiga persoalan tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu 100 hari dan harus kontrak ada kontrak politik.

“Sebab kalau tidak, kita akan terbelenggu pada sebuah lintas generasi yang diwariskan kepada kita yang sama sekali tingkat pertumbuhan kita bagus maupun lainnya tetapi kenyataannya mengapa kita lebih banyak miskin,” ujarnya

Menurut Muspida, pemerintah daerah kedepan harus memiliki keberpihakan yang sangat tinggi terhadap penanggulangan kemiskinan dan lainnya

“Maluku sebagai lumbung sektor perikanan, namun yang herannya tingkat kemiskinan itu ada di daerah pesisir. Potensinya besar tetapi yang orang miskinnya ada di daerah pesisir bukan di daerah kontinental. Sehingga ini yang harus menjadi PR bagi pemerintah kedepan dan dikawal oleh lintas generasi,” ujarnya Muspida. sumber
Share this article :

0 komentar :

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

SPONSOR

networkedblogs

tabloidpulsa

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Seputar Pilkada - All Rights Reserved
Original Design by Creating Website Modified by Adiknya